POLITIK
Seminar Humas (nur/harlam)
02/12/2014 16:45:39
10846

Tak Berbadan Hukum, Perusahaan Pers Ilegal

Harianlampung.com - Saat ini di Lampung banyak penerbitan media cetak maupun online, namun belum semua perusahaan yang menaungi memenuhi ketentuan yang berlaku. Yakni, sesuai peraturan penerbitan media cetak harus berbadan hukum. Diperkirakan ada 20 media cetak harian, belum lagi media online, media mingguan, dan media massa lainnya.

Persyaratan lainnya penerbitan media cetak adalah wartawan harus memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan sertifikat kompetensi. Ini tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 4/Peraturan-DP/III/2008, dimana ada 17 poin yang harus diperhatian perusahaan pers agar mampu menjalankan fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta sebagai lembaga ekonomi.

"Kami berharap humas SKPD memberikan layanan kepada media yang berbadan hukum maupun wartawan yang kompeten," kata Ketua PWI Cabang Lampung Supriyadi Alfian, saat seminar sehari sinergi PWI dan Humas Pemerintah dalam Menunjang Ekspos Pembangunan, Selasa (2/12), di Bandarlampung.

Seminar menghadirkan juga pembicara Hendri CH Bangun (Sekjen PWI), Juniardi (KIP), Chrisna Putra (Dinas Kominfo), Junaidi Johan (PWI Lampung).  

Dari 17 poin itu, terpenting adalah legalitas perusahaan pers sebagaimana pasal 9 ayat 2 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, menyebutkan, perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia, yakni Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, dan Koperasi. Jika tidak, maka perusahaan pers dinyatakan ilegal. Sehingga setiap karya jurnalistik yang diterbitkan perusahaan pers tidak bisa dilindungi UU Pers kalau terjadi persoalan hukum akibat pemberitaan.

Menurut Supriyadi, pejabat di pemerintahan maupun swasta akhir-akhir ini kerap mengeluhkan keberadaan pers, bukan karena jumlahnya yang terus menjamur, tapi dari sudut profesionalisme dan etika.

Sebelumnya, Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza mengeluhkan keberadaan pers yang kini menjurus tidak mendukung kondusivitas daerahnya. Ia berharap PWI membantu mencarikan solusinya. Rycko juga mendukung langkah PWI dengan pengujian kompetensi, sehingga diketahui pers yang profesional.

Di Kabupaten Lampung Utara, para pimpinan satuan kerja menghadapi problema maraknya pers asal-asalan. Mereka mengeluhkan kondisi tersebut, karena nyaris setiap hari orang yang mengaku wartawan mendatangi kantornya.

"Kalau kami layani, bisa-bisa gak bisa kerja, soalnya jumlah wartawan yang datang ke kantor bisa puluhan orang," kata seorang staf di kantor dinas Pemda Lampung Utara.
(riz/mf/hl)