POLITIK
Noverisman Subing (harlam/dok)
03/12/2014 12:40:37
11203

Lampung Butuh Kebijakan Pendukung Pesisir

Harianlampung.com - Anggota DPRD Provinsi Lampung Noverisman Subing menyambut positif rencana Kementerian Agraria dan Tata Ruang mendata lahan-lahan terlantar, termasuk pelarangan lahan pesisir oleh swasta maupun pribadi. Ini bertujuan supaya program-program kelautan berjalan lancar dan untuk kelancaran proses pembangunan.

Menurut politisi PKB dari Deaerah Pemilihan Lampung Timur ini, rencana seperti itu dibutuhkan juga oleh pemerintah daerah agar bisa mempercepat rencana pemerintah pusat.

Lampung Timur, kata dia, termasuk wilayah yang memiliki kawasan pesisir yang luas, bahkan memiliki potensi maritim dan kelautan yang besar, tapi sayangnya belum bisa digarap optimal karena berbagai kendala.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Rabu (3/12), mengatakan, pihaknya akan melarang kepemilikan lahan pesisir oleh swasta maupun pribadi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga akan melakukan pendataan lahan-lahan terlantar, termasuk yang merupakan wilayah pesisir. Hal ini untuk kelancaran proses pembangunan.

Noverisman mengatakan, jika rencana kementerian itu berjalan sesuai rencana, bisa membawa dampak positif untuk daerah. Lampung Timur merupakan daerah yang membutuhkan dukungan kebijakan seperti itu.

Ia mengatakan, Pemerintah Daerah Lampung Timur sudah merencanakan pembangunan dermaga, tapi tertunda karena tidak memiliki anggaran mencukupi dan kendala nonteknis lainnya. Padahal, potensi maupun keunggulan daerah itu terletak di sektor kelautan.

"Pemda butuh dana sedikitnya Rp100 miliar buat bangun dermaga, tapi rencana sulit diwujudkan, bukan hanya karena anggaran, tapi kendala nonteknis, belum lagi minimnya dukungan pemerintah pusat," kata Noverisman yang juga mantan Wakil Bupati Lampung Timur itu.

Ia berharap Kementerian Agraria dan Tata Ruang segera merealisasikan rencana itu karena sangat dibutuhkan pemerintah daerah.

Provinsi Lampung, katanya, dengan 15 kabupaten/kota sebagian besar wilayahnya pesisir dengan luas keseluruhan 35.288,35 km2. Di tempat ini pula terdapat rencana megaproyek Presiden Joko Widodo, seperti tol laut, Pelabuhan Bakauheni, dan Kawasan Industri Maritim di Tanggamus.

Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan mengatakan, untuk memuluskan rencana Presiden Jokowi yang hendak membangun 24 pelabuhan baru, juga program tol laut, kementerian itu bakal mendata lahan-lahan terlantar, termasuk yang berada di wilayah pesisir.

Instruksi juga segera dikeluarkan bahwa lahan dan daerah pantai tidak boleh dimiliki oleh sektor privat atau pribadi. Ini bertujuan supaya program-program kelautan berjalan lancar dan untuk kelancaran proses pembangunan.

"Kalau di pesisir ada lahan untuk pelabuhan, pariwisata, itu merupakan kepastian ruang publik, boleh dikuasai oleh pemerintah," kata Ferry.

Program tol laut membutuhkan lebih banyak pelabuhan dalam, sehingga kapal-kapal besar bisa masuk. Oleh karena itu dibutuhkan lahan untuk membangun pelabuhan.
(riz/mf/imr)