WAWANCARA
Okky Asokawati. (polindonetwork/dok)
01/10/2016 08:55:28
735

Okky Asokawati: Aturan BPJS "Telat Bayar, Langsung Non Aktif", Harus Diuji Dulu

Harianlampung.com - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berencana  menghentikan sementara kepesertaan BPJS Kesehatan bila pesertanya terlambat melakukan pembayaran iuran. Aturan baru ini berlaku dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran peserta terhadap pentingnya membayar iuran secara rutin.

Menanggapi rencana itu, anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Okky Asokawati menilai,  peraturan baru BPJS Kesehatan tersebut secara substansi memiliki semangat baik untuk mendisiplinkan peserta. Akan tetapi, ia menyarankan dilakukan uji publik  terlebih dahulu sebelum aturan itu benar-benar diterapkan.

"BPJS Kesehatan sebaiknya secara massif melakukan sosialisasi serta mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat. Karena faktanya, dalam pembayaran pajak atau pembayaran cicilan kredit masih belum lancar," terang politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini kepada polindonetwork di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (28/09).

Kepada Elva Setyaningrum, perempuan kelahiran Jakarta, 6 Maret 1961 ini mengungkapkan pendapatnya tentang pelayanan BPJS Kesehatan selama ini. Sarjana psikologi lulusan Universitas Indonesia ini juga mengomentari mengenai rencana kepesertaan semesta yang ditargetkan pada 2019 mendatang. Mantan model ini juga menyampaikan harapannya terhadap BPJS Kesehatan yang masih meminta suntikan dana pemerintah. Berikut petikan wawancaranya.

BPJS Kesehatan akan menonaktif peserta yang telah bayar iuran, tanggapan Anda?

Peraturan BPJS Kesehatan, sebulan telat bayar langsung nonaktif, secara substansi memiliki semangat baik untuk mendisplinkan peserta. Akan tetapi, saran saya, sebaiknya peraturan itu dilakukan uji publik terlebih dahulu.

BPJS Kesehatan sebaiknya secara massif melakukan sosialisasi serta mempertimbangkan faktor sosiologis masyarakat kita. Jadi saya meminta penerapan aturan BPJS Kesehatan dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Jangan sampai, menjadi kontraproduktif, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan, dan tingkat partisipasinya menurun.

Apa yang harus diperbaiki BPJS sebelum menerapkan aturan itu?

Sebelum membuat aturan yang sifatnya memaksa, lebih baik BPJS Kesehatan terlebih dahulu memperbaiki data kepesertaan yang mereka miliki.

Saya contohkan, jika dalam sebulan yang terlambat bayar misalkan saja 1 persen dari total peserta BPJS Kesehatan, itu artinya ada sekitar 1,6 juta peserta yang hangus. karena, berdasarkan rilis Maret 2016, jumlah peserta BPJS sebanyak 163.327.183 jiwa.

Jika iuran per peserta dihitung paling minim Rp60 ribu untuk umur iuran hanya sebulan, praktis uang rakyat yang hilang dan masuk BPJS Kesehatan mencapai Rp96 miliar. Ini hitungan paling minim.

Artinya, jika cara ini yang menjadi pilihannya, berarti BPJS Kesehatan tidak ada beda dengan asuransi kesehatan komersial lainnya, yang justru mencari keuntungan dari rakyat.

Bagaimana pandangan anda tentang pelayanan BPJS Kesehatan selama ini?

Saya melihat, jika layanan BPJS Kesehatan telah berjalan sempurna, peserta tak perlu lagi diancam-ancam. Dengan sendirinya, akan muncul kesadaran masyarakat karena mereka merasakan manfaat dan pelayanan yang prima.

Ke depannya, BPJS Kesehatan harus memikirkan kemudahan-kemudahan cara bayar bagi masyarakat, daripada memberikan sanksi-sanksi yang mengancam dan membuat situasi jadi kontraproduktif.

Soal pembayaran klaim pada layanan kesehatan, bagaimana pendapat anda?

Kami melihat BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) belum dapat berkomunikasi dengan baik. Seharusnya, Kemenkes sebagai regulatornya atau pembuat regulasi dan BPJS sebagai operatornya dapat sejalan.

Sayangnya, antara regulator dan operator ini tidak mempunyai komunikasi yang bagus. Tidak inline. Bahkan, Kemenkes dan BPJS belum melakukan perbaikan dalam hal manajemen. Terutama, masalah dalam pembayaran klaim kepada rumah sakit (RS) atau pelayanan kesehatan, yang dirasa masih tidak sesuai dengan jumlah klaimnya.

Kalau ada yang mengatakan bahwa BPJS bisa bangkrut, menurut saya tidak akan mungkin. Justru yang bisa bangkrut malah RS atau pelayanan kesehatan. BPJS itu mengambil uang dari pemberi iuran, terus uang itu untuk dibayarkan kembali kepada RS. Justru malah yang dikhawatirkan akan mengalami kerugian adalah pelayanan-pelayanan kesehatan ini.

Anda kecewa dengan sistem klaim pembayaran kepada Rumah Sakit?

Ya sudah pasti kami di Komisi IX DPR kecewa dengan kasus itu. Ada perbedaan klaim pembayaran pada RS yang melayani BPJS Kesehatan, kendati alat dan tindakan terhadap pasien BPJS Kesehatan itu sama.

BPJS Kesehatan hanya membayar 50 persen dari 38 juta klaim ke RS. Jika hanya 50 persen dari yang diklaim yang dibayar, ini artinya rakyat lagi yang kesusahan, ketika harus membayar klaim tersebut. Ini sangat memprihatinkan, karena pasien harus membayar dengan biaya sendiri terhadap pengobatan penyakitnya kendati ia membayar iuran BPJS Kesehatan.

Jujur saja, saya tidak mengerti soal ini. Makanya saya pernah meminta penjelasan dari Menkes kenapa klaimnya berbeda di setiap RS, padahal alat dan tindakan yang dilakukan setiap RS sama.  

BPJS Kesehatan berencana menerapkan kepesertaan semesta (universal coverege) tahun 2019, apa pendapat anda?

Banyak hal yang harus diperbaiki, sebelum BPJS Kesehatan mampu melakukan itu. BPJS Kesehatan harus memikirkan kemudahan-kemudahan cara bayar bagi pesertanya, daripada memberikan sanksi-sanksi yang mengancam dan membuat situasi jadi kontraproduktif.BPJS Kesehatan harus memperbaiki data kepesertaan terlebih dahulu sebelum menerapkan beragam aturan yang sifatnya memaksa kepada publik. Hal tersebut penting karena di lapangan ditemukan sejumlah kasus seperti pemilik Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang pemiliknya sudah meninggal sehingga akan mengurangi efektifitas kinerja.

Selain itu, kualitas pelayanan harus ditingkatkan karena tidak sedikit keluhan yang muncul dari peserta terkait layanan BPJS Kesehatan. Saya juga berharap agar BPJS Kesehatan mengintensifkan sosialisasi kepesertaan dengan cara virtual account, gelondongan mendekati komunitas-komunitas serta melalui Jamkesda.
(pin)