GAGASAN
Wiliyus Prayietno. (pin/ist)
10/12/2016 18:52:44
1
312

Alzier ke PN, Ke Mana Arah Golkar Lampung?

Harianlampung.com - Putusan Mahkamah Partai Golkar yang menolak gugatan M Alizier Dianis Thabranie, membuat kasus ini bermuara ke Pengadilan Negeri. Kondisi ini, diperkirakan bakal menimbulkan persoalan pelik dalam pencalonan Pilkada 2018 di Tanggamus, Lampung Utara, dan Pilgub Lampung.

Persoalan itu bermula dari pencabutan secara sepihak oleh DPP Partai Golkar di bawah kepemimpinan Setya Novanto terhadap SK No.KEP -69 /SK DPP/GOLKAR /XII/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Ketua Golkar Lampung periode 2015-2029, M. Alzier Dianis Thabranie.

Proses pencabutan itu dinilai tidak mengindahkan aturan organisasi yang tercantum di dalam AD/ ART maupun peraturan Organisasi Partai Golkar. Karena hanya dilakukan melalui Surat Keputusan (SK) DPP Partai Golkar. Yaitu, SK No 149 /DPP GOLKAR/IX 2016.

SK itu isinya menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) DPD Golkar Lampung sekaligus memberhentikan M Alzier Dianis Thabranie dari jabatannya sebagai ketua Golkar Lampung. Alasan yang digunakan untuk membatalkan SK Alzier, dinilai tidak masuk akal. Alzier dianggap tidak mendukung Pemerintah Provinsi Lampung karena mengirim surat ke Fraksi Golkar agar mengkritisi APBD Lampung.

Banyak yang menilai SK No 149  cacat hukum dan cacat prosedur. Pemberhentian Alzier terlalu prematur dan dipaksakan. Tidak ada tahapan pemanggilan atau teguran serta peringatan, sebelum DPP Partai Golkar mengeluarkan keputusan yang membatalkan SK No 69.

Sehingga wajar, sebagai sosok yang menjunjung tinggi aturan organisasi, Alzier mengajukan gugatan keberatan ke Mahkamah Partai Golkar.

Dalam perjalanannya, DPP Golkar tampak tidak percaya diri dengan SK No. 149 yang diterbitkan karena jelas menyalahi prosedur dan cacat  hukum. Hal ini yang membuat Azier berpeluang besar memenangkan gugatannya.

Namun, ketika masih dalam proses Mahkamah Partai, DPP Golkar mengeluarkan surat baru yakni SK KEP No. 172/DPP/GOLKAR /XI/2016 tanggal 7 November 2016 yang merombak struktur kepengurusan DPD Golkar Lampung di bawah kepemimpinan Plt. Lodewijk F Paulus .

Dengan kondisi itu, Mahkamah Partai Golkar dalam sidang pada Kamis, 8 Desember 2016 yang dimpimpin ketuanya, Rudi Alfonso, akhirnya menolak gugatan Alzier. Alasannya, SK No. 149 sudah dibatalkan dengan terbitnya SK No. 172.

Putusan Mahkamah Partai Golkar yang disusul dengan langkah Alzier membawa kasusnya ke Pengadilan Negeri, bakal menguras energi dan waktu, baik dari sisi Alzier maupun pihak lain yang terkait.

Alzier mempertahankan haknya sebagai Ketua Golkar Lampung yang sah sesuai SK DPP No. 169. Pihak lain versi SK DPP No. 149 pembatalan Alzier sebagai ketua Golkar Lampung menggugat SK DPP No.172 tentang perombakan struktur pengurus DPD Golkar Lampung versi Plt Lodewijk F Paulus. Terkahir, SK DPP versi ketua terpilih Musdalub Golkar Lampung yang gelar pada pertengahan Desember 2016.

Proses peradilan memakan waktu minimal satu tahun, mulai dari tingkat pertama, tingkat banding, kasasi di Mahkamah Agung, bahkan PK (peninjauan kembali). Hal ini akan mempengaruhi konsolidasi Partai Golkar Lampung, apalagi menyambut pilkada gelombang ketiga pada Juni 2018.

Kabupaten Tanggamus, masa jabatan bupatinya berakhir 15 Februari 2018; Lampung Utara berakhir tanggal 25 Maret 2019;  dan Gubernur Lampung berakhir pada tanggal 2 Juni 2019.

Sesuai hasil revisi Perpu No tahun 2015 yang disahkan DPR RI, maka pilkada dua kabupaten yakni Tanggamus dan Lampung Utara, bahkan Pilgub Lampung, masuk ke pilkada serentak gelombang ketiga pada 2018. Karena pada 2019 adalah tahapan pemilu legislatif  dan pilpres.

Yang menjadi pertanyaan, bukan tidak mungkin dalam proses pengajuan calon dalam pilkada di dua kabupaten dan pilgub Lampung mendatang, akan muncul versi Alzier sesuai SK No 69 dan versi SK DPP hasil Musdalub Golkar Lampung. Kedua pihak sama-sama berhak mengajukan calon bupati maupun gubernur akibat masih proses hukum di pengadilan yang belum ada kekuatan hukum tetap (inkracht).

Tentu, kondisi itu membuat para bakal calon bupati maupun gubernur enggan menggunakan perahu Golkar karena dualisme. Jelas, hal ini merugikan Partai Golkar Lampung akibat sengketa berkepanjangan.

Diharapkan kedewasaan elite Partai Golkar baik di pusat maupun di daerah agar melaksanakan organisasi secara baik dan benar, tidak menyimpang dari AD/ART Partai dan Peraturan Organisasi Partai Golkar sebagai kitab suci dasar acuan sebuah Partai Politik.

Sehingga partai Golkar tidak hanya menjadi ajang kepentingan sesaat para petualang politik, bahkan para pihak yang hanya memanfaatkan Golkar sebagai kendaraan politik. Setelah kekuasaan di rengkuhnya maka akan “lali” atau rampung lali.

Wiliyus Prayietno - Mantan Ketua Biro Hukum, HAM dan Otda (Bakumham)  Partai Golkar Lampung periode 2005-2010 & 2010-2015.
(mfn)
Komentar (1)
sek nok2
Hancur golkar...!
2016-12-10 15:05:29
Silakan tulis komentar Anda. Bagian yang bertanda * harus diisi