GAGASAN
Yusuf Yazid (helmi/pin)
26/4/2017 17:46:23
752

Meraba Koalisi Parpol Pilgub Lampung

Harianlampung.com - Merujuk pada aturan main yang ada, berdasarkan komposisi jumlah kursi di DPRD Provinsi Lampung, maka dalam pemilihan gubernur (pilgub) Lampung 2018, hanya satu partai politik (parpol) yang tidak memerlukan koalisi untuk mengusung pasangan calon gubernur/calon wakil gubernur (cagub/cawagub). Yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Partai pengusung petahana yang baru mengalami kekalahan di Pilgub DKI Jakarta dan Banten ini memiliki kekuatan 17 kursi (20% dari jumlah kursi anggota dewan). Selebihnya, parpol lain  harus melakukan koalisi.

Akan seperti apa format koalisi parpol pada Pilgub Lampung mendatang? Sulit untuk menjawab. Faktor ideologi parpol, keharmonisan dan gengsi antar parpol, serta kapasitas ketokohan cagub/cawagub, jadi titik kunci dalam menelurkan sebuah koalisi. Selain itu, faktor kesiapan dana untuk menjadi pemenang dalam pesta demokrasi, juga menjadi pertimbangan yang serius.

Setelah PDI-P yang bisa melaju sendiri, ada tiga parpol (Partai Demokrat (11 kursi), Partai Golkar (10 kursi), Partai Gerindra (10 kursi) yang bisa melaju hanya berkoalisi dengan satu parpol. Baik diantara sesama atau bersama satu parpol di jajaran menengah: Partai Keadilan Sejahtera (8 kursi), Partai Nasdem (8 kursi), Partai Amanat Nasional (8 kursi), Partai Kebangkitan Bangsa (7 kursi). Begitu juga sebaliknya.

Pintu parpol menengah untuk mengusung cagub/cawagub, juga terbuka lebar. Namun diperlukan tiga parpol, baik tiga parpol sekelas atau dua parpol menengah ditambah PPP (4 kursi) atau Hanura (2 kursi).

Mencermati potret komposisi kursi parpol di Lampung, bila sulit menemukan kesepahaman dalam mengusung cagub/cawagub, maka simulasi pesta demokrasi akan lebih semarak. Bisa ada lima pasangan dalam arena kompetisi Pilgub. Misalnya, PDIP sendiri, PD - PAN - PG , Gerindra – PKS, Nasdem –  PKB - PPP – Hanura.

Jika koalisi ingin menjepit, bermain pada tataran empat besar dan menengah, simulasi akan memunculkan tiga pasangan cagub/cawagub, misalnya PD - PAN - PKB , PDIP – Golkar – Nasdem, dan Gerinda – PKS. Bila lebih dijepit lagi, maka akan muncul dua pasangan, misalnya PDIP – Nasdem - PKB dan PD – PG – PAN – PKS – Gerindra. Super ketat lagi, hanya satu pasangan, tujuh parpol teratas: PDIP-PD-PG-Gerindra-PKS-Nasdem-PAN yang melakukan koalisi.

Sebagai gambaran, bila parpol ingin merujuk pada hasil kemenangan di enam Pilgub 2017 -- diluar Aceh karena ada parpol lokal, tampaknya partai besutan Prabowo Subianto, Gerindra sukses berkoalisi di empat provinsi (Bangka Belitung, Banten, DKI Jakarta, dan Sulawesi Barat). Sementara koalisi bersama Nasdem (Bangka Belitung, Sulawesi Barat, Papua Barat), PAN (Banten, Sulawesi Barat, Papua Barat) dan PKB (Bangka Belitung, Banten, Sulawesi Barat) sukses di tiga provinsi. Untuk koalisi bersama Golkar (Banten,Gorontalo), PD (Banten,Gorontalo), PDIP (Sulawesi Barat, Papua Barat), PKS (Banten, DKI Jakarta) masing-masing sukses di dua provinsi.

Seperti diketahui, di Bangka Belitung kesuksesan diraih koalisi Gerindra – Nasdem – PKB, Banten diraih koalisi PD-PG-Gerindra-PKS-PKB-PAN-Hanura, DKI Jakarta oleh koalisi Gerindra-PKS, Sulawesi Barat oleh koalisi Gerindra-Nasdem-PAN-PKB-PPP-PDIP, Gorontalo oleh koalisi PG-PD,dan Papua Barat oleh koalisi PDIP-Nasdem-PAN.

Ilustrasi keberhasilan Gerindra dalam Pilkada 2017, khususnya Pilgub DKI Jakarta, berdampak besar terhadap elektabilitas partai. Menurut survey Pollmark Indonesia dua pekan lalu (bila data ini benar) dalam kontek bila pemilu legisltaif dilakukan saat itu, perolehan suara Gerindra sebanyak 16,1%, hanya selisih 0,8% dari PDIP yang meraih 16,9%. Baru kemudian disusul PKS pada urutan tiga, 12,8%.

Dari komposisi kemenangan koalisi parpol diatas, tentu faktor figur yang diusung sangat menentukan. Selian itu, gambaran diatas juga menunjukkan betapa cairnya parpol dalam menjalin koalisi. Faktor-faktor ideologi partai bisa saja dikesampingkan. Lantas,apakah faktor figur semata yang menentukan terbentuknya koalisi? Sementara ini bisa dijawab tidak.

Kenapa? Sudah menjadi rahasia umum, pada sistem Pilkada berbiaya tinggi, disamping kelayakan figur juga perlu didukung kesiapan logistik yang mumpuni. Sehingga kelayakan figur dan logistik, menjadi kata kunci terciptanya koalisi.

Jadi, walaupun belum masuk tahapan Pilkada yang ditentukan oleh KPU, proses sosialisasi dan penggalangan untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas figur, sudah dimulai. Baik hanya sebatas melibatkan kader partai atau yang diberi label sahabat atau relawan.

Tak perlu terkejut, manakala saat ini jalan-jalan protokol, kantor-kantor parpol hingga ke tingkat kecamatan, bahkan di desa, ramai terpampang wajah-wajah penuh senyum yang mengumbar berbagai tagline harapan. Media massa konvensional, media sosial juga diisi dengan beragam informasi, yang pada intinya bisa dikategorikan dalam rangka sosialisasi menuju Pilgub 2018.

Di lain sisi, tim lobby para kandidat juga sudah melakukan gerilya – bahasa pasarnya belanja, mendekati parpol-parpol yang dipersiapkan sebagai calon pengusung atau pendukung cagub/cawagub. Bisa berupa komitmen final, atau sebatas tanda lamaran. Bisa komitmen putus tanpa pasangan, bisa juga beserta pasangan. Genderang kompetisi sudah dimulai. Mari kita nantikan.
(Yusuf Yazid)