GAGASAN
Eddy Rifai (helmi/dok)
18/10/2017 22:01:00
164

Bumiputera dan Perlindungan Hak-hak Atas Tanah

Harianlampung.com - Kontroversi tentang istilah pribumi yang mengemuka setelah pidato Gubernur DKI AniesBaswedan, seyogianya menjadi introspeksi kita bersama, bahwa memang masih ada persoalan hukum terkait dengan adanya pembagian golongan penduduk yang dilakukan Pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menimbulkan pluralisme hukum, diskriminasi, ketidakadilan, dan kurangnya perlindungan terhadap hak-hak tanah-tanah rakyat.

Pasal 163 Indische Staatsregeling (IS) adalah suatu pasal yang mengadakan pembedaan golongan penduduk menjadi 3 ( tiga ) golongan yaitu: (a) Golongan Eropa, yang termasuk golongan eropa adalah: Semua orang Belanda; Semua orang yang berasal dari Eropa tetapi tidak termasuk orang Belanda; Semua orang Jepang (berdasarkan perjanjian dagang antara Belanda dengan Jepang tahun (1896 – S. 1898 – 49); Semua orang yang berasal dari tempat lain yang di negerinya hukum keluarganya berasaskan yang sama denganhukum keluarga Belanda; Anak–anak sah atau yang diakui menurut ketentuan UU dari No. 2,3, dan 4 yang lahir di Hindia Belanda. (b) Golongan Bumiputera, yaitu semua orang asli dari Hinda Belanda (sekarang Indonesia). (c) Golongan Timur Asing, yaitu semua orang yang bukan golongan Eropa dan bukan golongan Bumiputera. Golongan Timur Asing dibedakan

menjadi golongan Timur Asing Tionghoa dan Timur Asing bukan Tionghoa (seperti orang–orang yang berasal dari India, Arab, Afrika dan sebagainya).

Adanya pluralisme hukum di samping menimbulkan diskriminasi juga mengakibatkan ketidakadilan terutama terhadap hak-hak tanah rakyat yang diambil paksa oleh penguasa dan pengusaha dengan menggunakan sistem hukum yang berbeda antara Golongan Eropa,Bumiputera dan Timur Asing. Sistem hukum Golongan Eropa dan Timur Asing Tionghoa menggunakan hukum Belanda, sedangkan bagi Golongan Bumiputra dan Timur Asing bukan Tionghoa menggunakan hukum adat.

Perkembangan pluralisme hukum dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi-advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta.Hukum adat ditampilkan sebagai lawan dari hukum negara yang memberi keabsahan perampasan-perampasan tanah adat. Lagi pula, dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) ada peluang melalui aturan yang mengakui keberadaan tanah-tanah adat (ulayat). Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat, dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara untuk kepentingan pengusaha.

Oleh karena itu, apabila istilah pribumi yang dalam bahasa hukumnya dikenal dengan bumiputra ditampilkan dalam rangka untuk memperjuangkan hak-hak rakyat, salah satunya adalah hak-hak rakyat atas tanah-tanahnya berdasarkan hukum adat berhadap-hadapan dengan penguasa dan pengusaha yang menggunakan hukum negara, maka yang demikian itu patut diperjuangkan, sehingga dapat mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Apalagi hak-hak rakyat atas tanah berdasarkan hukum adat diakui keberadaannya dalam hukum negara.

Dalam prakteknya memang banyak terjadi hak-hak rakyat atas tanah berdasarkan hukum adat yang dikooptasi oleh penguasa dan pengusaha menggunakan hukum-hukum negara dalam bentuk Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Guna Usaha (HGU) yang apabila dipertentangkan secara diametral bahwa merekalah sebagai pemilik sah tanah-tanah tersebut berdasarkan hukum negara, padahal sebagaimana ketentuan yang terdapat dalam UUPA, hak-hak rakyat berdasarkan hukum adat diakui juga oleh negara. Maka tidak salah kalau kita membela bumiputra, karena sebenarnya merekalah yang lebih berhak atas tanah-tanah mereka, daripada golongan-golongan penduduk lain, yang karena menggunakan sistem hukum negara telah menghilangkan hak-hak tanah rakyat berdasarkan hukum adat.



Penulis: Eddy Rifai

Direktur Utama Garuda Institut