GAGASAN
Eddy Rifai (helmi/dok)
19/10/2017 10:51:04
312

Pilgub Lampung: Antara Korporasi dan TPPU

Harianlampung.com - Ketika saya ditanya mahasiswa tentang bisa tidak, seorang calon gubernur (cagub) atau mungkin nanti dia menjadi gubernur kalau terpilih dalam pilkada Lampung 2018 akan dikenakan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), setelah selesai kuliah tentang corporate crime yang dana-dananya digunakan untuk  sosialisasi, “mahar politik” membeli parpol-parpol untuk memborong “perahu”, kegiatan kampanye, biaya saksi di TPS-TPS, dan sebagainya?

Jawaban saya bisa. Karena dalam TPPU dikenal adanya TPPU Aktif dan TPPU Pasif.  Tindak Pidana Pencucian Uang Aktif, yaitu setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, menbayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan uang uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil  tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan. (Pasal 3 UU No. 8/2010).

Sementara Tindak Pidana Pencucian Uang Pasif yang dikenakan kepada setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Namun, dikecualikan bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 5 UU No. 8/2010).

Dalam Pasal 4 UU No. 8/2010, dikenakan pula bagi mereka yang menikmati hasil tindak pidana pencucian uang yang dikenakan kepada setiap Orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1). Hal ini pun dianggap sama dengan melakukan pencucian uang.

Perlu diketahui, bahwa dalam pembuktian tindak pidana pencucian uang nantinya hasil nd tiakan pidana merupakan unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar atau  tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Pasal 2 UU RI No. 8/2010: (1) Hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana: a. korupsi; b. penyuapan; c. narkotika; d. psikotropika; e. penyelundupan tenaga kerja; f. penyelundupan migran; g. di bidang perbankan; h. di bidang pasar modal; i. di bidang perasuransian; j. kepabeanan; k. cukai; l. perdagangan orang; m. perdagangan senjata gelap; n. terorisme; o. penculikan; p. pencurian; q. penggelapan; r. penipuan; s. pemalsuan uang; t. perjudian; u. prostitusi; v. di bidang perpajakan; w. di bidang kehutanan; x. di bidang lingkungan hidup; y. di bidang kelautan dan perikanan; atau z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Tindan Pidana Penataan Ruang

Berdasarkan penelitian dan kajian Tim Garuda Institut di Kabupaten Tulangbawang, Tim telah menemukan adanya dugaan tindak pidana penataan ruang yang dilakukan salah satu korporasi besar di kabupaten tersebut, di samping itu kemungkinan-kemungkinan tindak pidana lain sedang diteliti dan dikaji, seperti tindak pidana pajak, ketenagakerjaan, kehutanan dan lingkungan hidup. Tindak-tindak pidana tersebut merupakan predicate crime dalam TPPU, sedangkan tindak pidana penataan ruang dapat juga sebagai predicate crime, karena ancaman pidananya di atas 4 tahun.

Dari data yang ada, HGU-HGU korporasi besar tersebut melanggar UU Penataan Ruang dan Perda RT/RW Kabupaten Tulangbawang, antara lain terdapat kawasan-kawasan pemukiman yang dijadikan sebagai kawasan perkebunan oleh korporasi besar tersebut.

Masih dikaji lagi tentang adanya kawasan-kawasan milik umum yang tidak dapat diakses oleh masyarakat sebagai  tindak pidana penataan ruang.

Dalam TPPU, terkait dengan tindak pidana penataan ruang. Pembuktian apakah benar atau tidaknya harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana penataan ruang adalah dengan membuktikan adanya tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut. Bukan untuk membuktikan apakah benar telah terjadi tindak pidana penataan ruang sebagai tindak pidana asal (predicate crime) yang menghasilkan harta kekayaan.

Oleh karena itu, cukup dengan adanya dugaan bahwa korporasi besar tersebut telah melakukan tindak pidana penataan ruang, tanpa perlu dibuktikan di pengadilan bahwa korporasi telah melakukan tindak pidana penataan ruang, maka korporasi sudah dapat dikenakan TPPU. Pengenaan TPPU ini bukan saja terhadap korporasi sebagai TPPU Aktif,  juga terhadap pelaku-pelaku yang menerima dana-dana korporasi sebagai TPPU Pasif.



Penulis: Eddy Rifai

Direktur Utama Garuda Institut