GAGASAN
Eddy Rifai (helmi/dok)
29/10/2017 14:02:26
849

Musa Zainuddin Dalam Pusaran Suap

Harianlampung.com - Adalah Musa Zainuddin, ketua umum DPW PKB Lampung, orang yang menurut saya kuat dan tegar. Saya bertemu dengannya di sel tunggu Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, didampingi isteri dan keluarganya, di sekelilingnya banyak pengurus partai PKB Lampung, termasuk beberapa anggota DPRD Lampung dari PKB. Ia tidak tampak cemas atau khawatir dengan masalah yang menimpanya, bahkan senyumnya terus mengembang menyalami beberapa tamu.

Padahal, masalah yang dialaminya cukup berat, ia diduga menerima suap 7 miliar rupiah terkait proyek di bawah kementerian PUPR dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun. Ia tertawa saja mendengar tuduhan itu. “Uang miliarannya mana?” katanya “Jaksa tidak dapat membuktikan uang itu ada baik secara fisik maupun dalam aliran rekening bank saya” jelasnya.

“Ya pak. Membicarakan hal itu nanti di ruang sidang saja” jawab saya, karena saya memahami banyak kelemahan Jaksa KPK dalam pembuktian perkara ini. Saya mengalihkan pembicaraan tentang Pilgub Lampung, karena melihat banyaknya politisi-politisi PKB Lampung ada di sekitarnya yang menunjukkan walaupun ia dalam penjara, masih sangat powerfull dalam mengendalikan PKB Lampung. Tetapi perkembangan pencalonan di PKB cukup gonjang-ganjing. DPP PKB secara resmi mengusung Arinal Junaidi sebagai cagub, tetapi beberapa pengurus DPW PKB Lampung kurang setuju dan bahkan ada yang secara tegas-tegas mendukung Mustafa.

“Kenapa begitu?” tanya saya kepada salah satu keluarga yang sangat dekat dengan Musa. “Mustafa sangat intens bertemu dengan pengurus DPW, termasuk Musa, sedangkan Arinal langsung ke DPP” jawabnya menjelaskan. “Kalau PKB ke Arinal dan Mustafa tidak cukup perahu karena koalisinya antara Nasdem, PKS dan Hanura masih goyah, Mustafa masih rawan untuk dapat maju Pilgub” ujarnya menganalisis. “Ada kemungkinan, kalau Ridho (gubernur petahana) tidak cukup perahu mungkin akan berkoalisi dengan Mustafa”

“Pilgub Lampung 2018 ini berdekatan dengan Pileg dan Pilpres, disitu masalahnya. Jadi partai-partai butuh dana yang besar, sehingga yang terjadi sekarang adalah transaksional, siapa yang berani membeli dengan harga tinggi, mereka yang akan diusung” katanya lagi “Kondisi sekarang diperparah dengan adanya keterlibatan korporasi besar yang berusaha memborong partai-partai, sehingga harga melambung tinggi”.

Tindak Pidana Suap

Setelah menjalani sidang ynang panjang,  Musa  dituntut 12 tahun penjara oleh jaksa KPK. Musa yang sebelumnya anggota Komisi V DPR itu juga dituntut membayar denda Rp 1 miliar. Musa dinilai oleh jaksa terbukti menerima suap Rp 7 miliar terkait proyek di bawah Kementerian PUPR.

Menurut jaksa, uang sebesar Rp 7 miliar itu diberikan agar Musa selaku anggota Komisi V DPR mengusulkan program tambahan belanja prioritas dalam proyek pembangunan jalan di wilayah Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) IX Maluku dan Maluku Utara. Selain itu, agar PT Windhu Tunggal Utama dan PT Cahaya Mas Perkasa dapat ditunjuk sebagai pelaksana proyek-proyek tersebut.

Dalam kasus ini, ada Direktur PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir dan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa, So Kok Seng alias Aseng. Penyerahan uang kepada Musa melalui stafnya, Jailani. Uang dalam tersebut dibungkus dalam tas ransel hitam. Musa dinilai melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal 12 UU Tipikor berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah): (a)    pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Pertama, unsur “penyelenggara negara” disebutkan dalam penjelasan Pasal 5 ayat (2) UU Tipikor adalah penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Kedua, unsur menerima hadiah atau janji.

Ketiga, unsur padahal diketahui atau patut diduga. Dalam doktrin hukum pidana hal ini dikenal dengan pro parte dolus pro parte culpa, artinya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki pelaku tersebut sudah mengetahui atau setidak-tidaknya patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diberikan kepadanya tersebut akan berkaitan dengan jabatannya.

Keempat, unsur pemberian hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan atau sebagai akibat/disebabkan telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, jadi harus ada hubungan yang tegas dan jelas antara pemberian hadiah atau janji tersebut untuk menggerakkan atau sebagai akibat telah melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu oleh pelaku.

Kelima, melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Jadi baik apa yang dilakukan maupun tidak melakukan sesuatu oleh pelaku yang menerima hadiah atau janji tersebut adalah masih merupakan kewenangan yang melekat pada jabatannya, yang mana apa dilakukan  atau tidak dilakukan olehnya tersebut bertentangan dengan kewajibannya.

Berdasarkan uraian pasal di atas dihubungkan dengan fakta-fakta perkara persidangan terdapat hal-hal yang janggal dan seolah-olah JPU memaksakan tuntutannya agar Musa di pidana.

Pertama, unsur menerima hadiah atau janji, dimana unsur ini tidak terbukti, karena Musa tidak pernah menerima uang yang dituduhkan kepadanya sebesar 7 Miliar rupiah. Fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi yang berdiri sendiri yang menurut Pasal 185 KUHAP tidak berkualifikasi sebagai saksi, yaitu adanya pengusaha bernama Abdul Khoir yang uangnya berasal dari Aseng, menyerahkan uang kepada Mustakim, kemudian Mustakim menyerahkan uang 7 miliar rupiah dalam tas ransel kepada Jailani (staf Musa). Keterangan Mustakim dan Jailani berbeda mengenai waktu pemberian uang, juga diragukan apakah uang 7 miliar rupiah muat dalam tas ransel? Uangnya menurut Jailani diletakkan di kamar Musa. Padahal dari saksi-saksi pegawai Musa,  kamar Musa selalu terkunci apabila Musa tidak ada di rumah.

Kedua, unsur mengetahui atau patut menduga bahwa hadiah atau janji yang diberikan kepadanya tersebut akan berkaitan dengan jabatannya. Jabatan Musa adalah di bidang legislatif, sedangkan kegiatan proyek pembangunan jalan ada pada Kementerian PU-PR (pihak eksekutif) yang prosedurnya harus melalui lelang dan sebagainya yang merupakan kewenangan eksekutif.

Ketiga, unsur melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu bertentangan dengan kewajibannya. Unsur ini juga tidak terbukti, karena tidak ada perbuatan Musa yang bertentangan dengan kewajibannya selaku anggota DPR dalam kaitan dengan proyek pembangunan jalan tersebut.

Proyek pembangunan jalan tersebut juga pada akhirnya tidak dianggarkan dan tidak dilaksanakan, sehingga tidak ada kerugian keuangan negara, dimana dalam tuntutan Musa harus mengembalikan uang sebesar 7 miliar rupiah.

Begitulah cerita Musa yang sedang terbelit kasus suap, menghadapi pencalonan gubernur Lampung yang ditengarai juga penuh dengan suap.



Penulis: Eddy Rifai

Konsultan Hukum dan Direktur Utama Garuda Institut