HUKUM
Febri Diansyah (pin/dok)
12/1/2017 14:23:21
89

Kasus Pasar Cimahi: KPK Panggil Ketua DPRD

Harianlampung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Cimahi, Achmad Gunawan hari ini, Kamis (12/01). Ia akan dimintai keterangan sebagai saksi dalam pengusutan kasus suap rencana proyek pembangunan Pasar Atas Baru Cimahi tahap II tahun 2017.

Kepada pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis, Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, Gunawan akan bersaksi untuk tersangka M, Itoc Tochij.

"Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi dari MIT (M. Itoc Tochij)," kata Febri.

Selain Gunawan yang merupakan politisi PDI Perjuangan, KPK juga mengagendakan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Itoc dan istri, Atty Suharti. Ikut pula diperiksa General Manager PT Swara Maju Jaya Hendriza Soleh Gunadi dan Direktur PT Swara Maju Jaya Triswara Dhanu Brata.

Itoc akan diperiksa sebagai saksi dari tersangka Hendriza. Hendriza dan Triswara bakal bersaksi buat tersangka Itoc. "ATS (Atty Suharti) diperiksa sebagai tersangka," terang Febri.

Seperti diketahui, kasus pasar atas Baru Cimahi ini terkuak lewat penangkapan calon Walikota petahana Cimahi Atty Suharti. Ia ditangkap KPK bersama suaminya, Itoc Tochija pada 2 Desember 2016, usai mengambil uang suap yang dialirkan lewat rekening anaknya. Jumlahnya Rp500 juta.

Selain Atty dan Itoc, KPK juga menangkap Triswara, dan Hendirza sebagai terduga pemberi suap. Keempat tersangka kini telah ditahan KPK.

Atty dan Itoc disangkakan dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan, Triswara dan Hendirza disangka dengan Pasal 5 ayat 1 atau Pasal 13 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
(pin)