HUKUM
KPK (Helmi/dok)
22/8/2017 15:59:46
226

KPK Resmi Tetapkan Panitera Pengganti PN Jaksel Tersangka

Harianlampung.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Tarmizi, panitera pengganti di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai tersangka penerimaan suap terakit pengurusan perkara. Bersama Tarmizi, KPK juga menetapkan seorang pengacara berinisial AKZ sebagai pemberi suap.

“Dari pemeriksaan awal telah ditemukan dugaan tindak pidana korupsi dan KPK meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan, sejalan dengan penetapan dua tersangka," terang Ketua KPK Agus Rahardjo di kantor KPK, Jakarta, Selasa (22/08).

Tarmizi diduga menerima uang sebesar Rp425 juta dari AKZ dalam beberapa kali penerimaan. Uang itu diberikan untuk pengurusan perkara perdata di PN Jakarta Selatan. AKZ merupakan pengacara dari suatu perusahaan yaitu PT ADI.

Agus mengungkapkan, adanya sandi yang digunakan Tarmizi untuk menutupi niatnya mendapatkan uang haram. Sandi yang digunakan yaitu sapi yang merujuk pada ratusan juta dan kambing yang merujuk pada jutaan rupiah.

“Dalam komunikasi antara AKZ dan TMZ (Tarmizi) digunakan sandi “sapi” untuk merujuk pada nilai ratusan juta dan sandi “kambing” yang merujuk puluhan juta," kata Agus.

Agus menyebut sandi itu digunakan kemungkinan karena sebentar lagi merupakan Hari Raya Idul Adha. "Mungkin ini karena situasi mendekati hari kurban," ucap Agus.

Dalam kasus tersebut, Tarmizi menerima total uang Rp 425 juta dalam 3 kali penerimaan yaitu Rp25 juta, Rp100 juta, dan Rp300 juta. Tarmizi tak menggunakan rekening seorang pegawai honorer berinisial TJ untuk menampung uang tersebut.

“Sebelumnya diterima pada 22 Juni 2017 melalui transfer rekening BCA dari AKZ ke TJ senilai Rp25 juta, kedua 16 Agustus transfer AKZ kepada TJ Rp100 juta dan tanggal 21 Agustus melalui transfer rekening BCA AKZ kepada TJ dengan keterangan pelunasan pembelian tanah sehingga diduga total penerimaan Rp425 juta," kata Agus.

Atas perbuatannya, Tarmizi dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sedangkan, AKZ dijerat Pasal 5 ayat 1 huruf a atau Pasal 5 ayat 1 huruf b atau Pasal 13 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(kap/rin/nis)