HUKUM
Bambang (pin/ist)
10/1/2018 10:59:38
573

Eddy Rifai: Dibawah Paksaan, Bambang Tak Bisa Dipidana

Harianlampung.com - Eddy Rifai, saksi ahli dalam persidangan Bambang Kurniawan, menilai kasus suap pembahasan APBD Tanggamus 2018, tak seharusnya menyeret mantan Bupati Tanggamus itu masuk ke penjara.

Ia menjelaskan seseorang yang memberikan sesuatu di bawah ancaman atau paksaan tidak bisa dipidana karena orang itu adalah korban.

“Ada paksaan di situ. Saya lihat di pertimbangan hakim secara jelas menyebut itu kalau tidak diberi, tidak kuorum,” kata Eddy.

Menurut Eddy, kasus Bambang sama dengan kasus OTT yang dilakukan KPK terhadap pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Pargono Riyadi pada 2013.

Ia terbukti memeras pengusaha Asep Yusuf Hendra Permana. Di situ, kata Eddy, Asep oleh KPK menjadi korban dan hanya petugas pajak yang dijadikan tersangka.

“Perkara ini hampir sama, dia memberi karena ada paksaan. Jadi sama kasusnya yang saya lihat di sini. Perbuatannya bertentangan dengan kehendaknya,” kata Eddy.

Sementara itu, Jaksa KPK Iskandar Marwanto meminta Edy tidak menjelaskan tafsiran hukum pidana di persidangan. Menurutnya, pertimbangan hakim PN Tipikor sudah berdasar pada fakta persidangan.

Sementara, Bambang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turut memeriksa delapan anggota DPRD Tanggamus yang turut menerima uang suap pembahasan APBD Tanggamus 2016.

Dalam persidangn yang digelar di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Selasa (9/1) Bambang meminta pemberi dan penerima harus dipidana.

“Saya berharap dan meminta KPK mengusut tuntas perkara ini. Terlebih mereka  langsung menerima uang dari tangan saya sendiri,” kata Bambang.
(hal/iqb)