HUKUM
Unjuk Rasa di Kejati Lampung (pin)
20/3/2018 14:10:58
1029

KPKAD: Sprindik Cuma Gertak Sambal

Harianlampung.com - Susilo Yustinis, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Lampung yang baru mendapat tantangan dari Koordinator Presidium Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Gindha Ansori Wayka, SH, MH. Dikatakan, setahun sudah aroma korupsi di anggaran 2016 KONI juga tidak tersingkap.

"Kalau gak ada korupsi, katakan, pun sebaliknya. Untuk apa Surat Perintah Penyelidikan (Sprindik) Nomor Print-06/N.8/Fd.1/11/2016 tertanggal 30 November 2016. Atau cuma gertak sambal,"kata Ansori seperti yang rilis Kantor Berita RMOLLampung.com, Selasa (20/3).

Ansori mengatakan, publik Lampung menanti kelanjutan pemeriksaan dugaan korupsi KONI tahun anggaran 2016 lalu yang sempat menyita perhatian masyarakat Lampung. Jangan sampai ada dugaan tebang pilih, agar ada kepastian hukum,” ujarnya.

Pemeriksaan dugaan korupsi anggaran senilai Rp 55 M ini sudah setahun lebih dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung. Namun, kelihatannya maju mundur.

Ansori meyakini, Kejati Lampung yang baru di bawah kepemimpinan Susilo Yustinis mampu mengungkap dugaan korupsi KONI. Masyarakat Lampung optimis dengan kasus ini (Koni). Saya pernah nyatakan Kejati baru mudah-mudahan mampu memberantasan korupsi. Mudah-mudahan beliau tegas,” ujarnya.

Seperti diketahui, selain kasus dugaan korupsi di KONI, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung juga sudah menaikkan kasus dugaan korupsi terkait surat keputusan untuk pelaksanaan peraturan Pergub No 24 Tahun 2015 ke tingkat penyidikan. Nama mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, Arinal Djunadi disebut-sebut ikut terlibat.

Sudah kita naikan ke penyidikan. Tapi, kita lagi cari siapa yang paling bertanggungjawab," kata Syafrudin, Kepala Kejati (Kajati) Lampung  kepada polindonetwork  di Bandarlampung, Kamis(15/6/2017).

Kata Syafrudin, dalam perkara yang diduga melibatkan Arinal Djunaidi, pihaknya sangat berhati-hati menangani serta memeriksa para saksi-saksi yang terlibat dalam perkara tersebut.

Terkait dengan peningkatan status ke tingkat penyidikan dan langkah penetapan tersangka, Syafrudin mengatakan masih menjadi rahasia penyidik.

Jadi belum bisa kita ungkapkan. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah ada alat bukti yang cukup, kira-kira si A inilah yang bertanggungjawab,”ujar Kajati.

Seperti diketahui, nama Arinal Djunaidi disebut-sebut terlibat dalam kasus yang diduga merugikan negara. Namun, hingga penjelasan terakhir Kajati Lampung masih belum menyebutkan apakah Arinal menjadi terlibat dalam kasus ini. Walaupun Arinal Djunaidi yang juga Ketua DPD I Partai Golkar Lampung itu sudah diperiksa pihak kejaksaan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun polindonetwork, kasus dugaan penyimpangan kebijakan yang berujung pada adanya dugaan kerugian negara, berawal  dari adanya Pergub No 24 tahun 2015 yang antara lain mengatur tentang honor Tim Raperda, Rapergub dan Tim Evaluasi Raperda APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

Guna melaksanakan isi Pergub tersebut, muncul surat keputusan (SK) yang disebut merupakan inisiasi Sekda yang kala itu dijabat oleh Arinal Djunaidi. SK tersebut dibuat pada bulan Juni 2015 yang menentukan besaran honor pihak-pihak yang terlibat dalam tim.

Kasus adanya penyalahgunaan wewenang yang diduga merugikan keuangan Negara, berawal dari ketentuan besaran honor dan waktu dilakukannya pembayaran atas honor dimaksud. Dimana SK keluar bulan Juni, namun honor dibayar mulai bulan Januari. Padahal SK dimaksud tidak berlaku surut. Bila pun SK tersebut benar, seharusnya dibayar per bulan ketika SK itu dibuat.

Disisi lain, dalam proses penetuan besaran honor, selain dinilai besarannya sangat berlebihan, juga tidak memiliki dasar hukum yang kuat. Apalagi ASN sudah menerapkan sistem adanya tunjangan kinerja. Selain itu, Arinal juga diduga kuat menerima gaji atau honor rangkap sebagai tenaga ahli, padahal saat itu menjabat sebagai Sekda.

Melihat perkembangan kasus yang diduga melibatkan mantan Sekda Provinsi Lampung, pengamat hukum dari Universitas Lampung, Yusdianto, meminta kepada Kejati Lampung tidak berlarut-larut dalam menyandera status Arinal Djunaidi. Apakah status Arinal sebagai terlapor atau sebagai tersangka? Jangan disandera. Jelaskan statusnya.” ujar Yusdianto.
(ddk/ftu)