HUKUM
Kedua terdakwa usai sidang.(nti/pin)
29/7/2019 10:09:23
622

Mantan Ketua PKPI Lampura dan Sekretaris Jalani Sidang Pidana Korupsi

Harianlampung.com - Terdakwa Darwan mantan Ketua Partai PKPI Lampura dan Wakil Sekretaris MGS Bustomi menjalani sidang awal dengan agenda pembacaan dakwan terkait tindak pidana korupsi dana bantuan partai politik (parpol) PKPI Kabupaten Lampung Utara di Pemgadilan Negri Tanjung Karang, Senin (29/7).

Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara, Budiawan  mengungkapkan bahwa kedua secara bersama-sama merekayasa adanya kegiatan politik menggunakan dana bantuan parpol dari tahun 2012 hingga 2015 sebesar Rp78.312.000, dalam pencairan bantuan parpol itu, kedua terdakwa mengaku mempergunakan uang tersebut untuk membeli kegiatan kesekretariatan yaitu membeli peralatan kantor, meja, kursi, lemari dan ATK lainnya. Pada tahun 2013 membuat plang papan kantor sekretariat PKPI di rumahnya di Jalan Semeru Nomor 24 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara atau dalam kurun waktu periode 2012 sampai 2015.

"Akan tetapi, hal itu tidak bisa dibuktikan oleh kedua terdakwa dikarenakan menurut mereka bahwa bukti-bukti kuitansi tersebut telah hilang.

Sehingga dengan tidak adanya bukti pertanggungjawaban itu berdampak telah menimbulkan adanya kerugian negara,"  ujarnya.

Sebelumnya kedua terdakwa selama periode tahun 2012 hingga 2015 telah merealisasikan dana bantuan parpol sebesar Rp 122 juta.

Tetapi setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Lampung ada kejanggalan. Yakni diantaranya realisasi pengunaan dana bantuan parpol yang dipergunakan adanya dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan laporan pertangungan jawab dana dan keterangan tertulis para penerima dana PKPI Kabupaten Lampung Utara Tahun 2012 s/d 2015 sebesar Rp 78 juta.

"Atas dasar itulah ditarik kesimpulan bahwa kedua terdakwa secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan telah terbukti merugikan negara yang dilakukan secara berlanjut sejak tahun 2012 sampai tahun 2015," jelasnya

Audit BPK berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara, yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh kedua terdakwa iyalah memanipulasi kegiatan seperti, dana pembinaan Politik  sebesar Rp35 juta, Transportasi ke Dapil sebesar Rp1.5 juta, Transportasi Sarasehan sebesar Rp11 juta, Konsumsi Sarasehan sebesar Rp5.4 juta, transportasi ke Dapil sebesar Rp3.7 juta, Workshop anggota DPRD sebesar Rp6 juta, Mukerprov sebesar Rp2.5 juta, Transportasi ke Dapil sebesar Rp5.2, alat tulis kantor sebesar Rp6.2 juta, konsumsi Internal rapat sekretariat sebesar Rp1.5 juta. Dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp78 juta.

Atas perbuatnya kedua terdakwa diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2), ayat (3) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
(nti/her)