HUKUM
Sidang Bupati Non Aktif Khamami.(nti/pin)
15/8/2019 21:24:47
583

Kasus Suap, JPU Tuntut Bupati Non Aktif Khamami 6 Tahun Penjara

Harianlampung.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Wawan Yunarwanto menuntut terdakwa kasus suap fee Proyek Mesuji yakni Bupati non aktif Khamami selama 8 tahun dan Taufk Hidayat adik Hamami selama 6 tahun.

JPU KPK Wawan Yunarwanto memgungkapkan bahwa terdakwa Khamami dan Taufik Hidayat secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal yang diatur dalam pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

"Maka menjatuhkan hukum pidana kepada terdakwa Khamami berupa pidana penjara 8 tahun dikurangi selama terdakwa ditahanan dan pindana denda sebesar Rp 300 juta subsider 5 bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan terdakwa Taufik Hidayat berupa pidana penjara 6 tahun dikurangi berada didalam penjara dan denda Rp 100 juta subsider dua bulan kurungan dengan perintah tetap ditahan," ujarnya di Pengadilan Negri Tanjung Karang, Kamis (15/8).

Lanjut Wawan, kemudian terdakwa Khamami untuk dijatuhi hukuman tambahan berupa membayar uang penggati sebesar Rp 300 juta rupiah, apabila dalam kurungan satu bulan setelah putusan berkuatan hukum tetap belum dibayarkan, maka jaksa bisa merampas untuk membayar kerugian dan apabila tidak mencukupi bisa dipidana selama dua tahun kurungan. Serta menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa Khamami berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama empat tahun setelah terdakwa menjalani pidana pokoknya.

Adapun  hal-hal yang memberetakan terdakwa Khamami sebagai kepala daerah tidak mendukung program pemerintah yang bersih dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme.

Terdakwa khamami sebagai  kepala daerah dengan kewenangan yang dimiliki seharusnya berperan aktif mencegah praktek-praktek korupsi malah tidak dilakukan namun terlibat dalam praktek KKN dan terdakwa tidak terus terang atas perbuatannya.

Sementara hal yang meringaankan  kedua terdakwa belaku sopan dalam persidangan dan punya tanggungan keluarga.
(nti/her)