HUKUM
Sidang kasus Fajrun Najah Ahmad perdana.(nti/pin)
11/12/2019 09:12:58
674

JPU Bacakan Dakwaan, Sidang Perdana Kasus Dugaan Penipuan dan Penggelapan Fajrun Najah Ahmad

Harianlampung.com - Terdakwa Fajrun Najah Ahmad menjalani sidang pertama  dengan agenda pembacaan dakwaan atas dugaan kasus penipuan dan penggelapan uang senilai Rp2,75 di Pengadilan Negri Tanjung Karang, Rabu (11/12).

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Irma saat membaca dakwaan mengatakan bahwa  berawal pada pertengahan bulan Maret 2017 terdakwa Fajrun Najah menghubungi saksi Namuri Yasir melalui sambungab telepon untuk meminjam uang dan meminta Namuri Yasir untuk datang dan bertemu dengan terdakwa di Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Lampung Jalan Emir M Nur Bandar Lampung.

"Atas permintaan terdakwa tersebut saksi Namuri Yasir menyetujuinya, lalu dua hari kemudian saksi Namuri Yasir datang ke Kantor DPD Partai Demokrat Lampung dan bertemu dengan terdakwa," ujarnya.

Kemudian terdakwa berbincang-bincang dengan saksi Namuri Yasir dan berkata dengan menggunakan rangkaian kebohongan kepada saksi yakni "Sebentar lagi tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dimulai dan terdakwa mendapat perintah dari Ketua DPD Partai Demokrat Lampung yaitu saksi M Ridho Ficardo yang saat itu menjabat sebagai Gubernur Lampung untuk mencari pinjaman dana yang jumlahnya Rp 3 miliar sampai dengan Rp 4 miliar dan uang tersebut nantinya dipergunakan untuk operasional Partai Demokrat Provinsi Lampung".



Lalu  terdakwa bertanya kepada saksi Namuri Yasir apakah saksi saat ini memiliki uang dan jika saksi memiliki uang, maka terdakwa meminta tolong kepada saksi untuk memberi pinjaman uang kepada terdakwa.

Jika  tidak bisa memberi pinjaman sebesar Rp 4 miliar, minimal dapat memberi pinjaman sebesar Rp 3 miliar.

Singkat cerita terdakwa membrikan janji janji terhadap Namuri agar percaya untuk meminjamkan uang tersebut. Kemudian, selang beberapa waktu saksi Namuri Yasir ditemani oleh saksi Rustam Efendi dan saksi Sunarko datang kembali ke Kantor DPD Partai Demokrat Lampung dan menyerahkan uang milik saksi Namuri Yasir sebesar Rp 1,5 miliar kepada terdakwa dan setelah kurang lebih 5 (lima) hari kemudian masih dalam pertengahan bulan Maret 2017, terdakwa kembali menerima uang dari saksi Namuri Yasir untuk yang kedua kali dengan jumlah Rp 1,25 miliar dengan tetap disaksikan Rustam Efendi dan Sunarko:" ungkapnya..

Setelah terdakwa menerima uang sejumlah Rp 2,75 miliar tersebut dan sampai dengan waktu terdakwa untuk mengembalikan uang dan tambahan uang kepada saksi Namuri Yasir, terdakwa tidak pernah menepati janji untuk  memperkenalkan saksi Namuri Yasir dengan saksi Ridho Ficardo dan tidak pernah memberitahu kepada Gubernur Provinsi Lampung bahwa saksi Namuri Yasir telah membantu memberi pinjaman dana untuk opersional Partai Demokrat serta terdakwa juga tidak pernah memberitahu Gubernur Lampung yaitu saksi Ridho Ficardo agar memberi proyek atau pekerjaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga kepada saksi Namuri Yasir.

Kemudian seluruh uang yang telah terdakwa terima dari saksi Namuri Yasir juga tidak terdakwa pergunakan untuk kepentingan operasional Partai Demokrat Provinsi Lampung melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seizin dari saksi Namuri Yasir selaku pemiliknya.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Namuri Yasir mengalami kerugian sekitar Rp 2,75 miliar

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dan atau Pasal 372 KUHP.

Semetara itu , Penasehat Hukum terdakwa Fajrun alias Fajar yakni Supriyadi manyatakan akan menyampaikan eksepsi. Sebab dia menilai ada beberapa kelemahan yakni alamat pelapor dalam dakwaan berbeda dengan yang tertera pada surat pernyataan yang menyatakan terdakwa akan mengembalikan uang.

"Maksud kami mohon JPU juga bisa memberikan BAP dan dokumen lain yang terkait. Karena semua dokumen itu akan kami baca, jadi kami tau kelemahan dakwaan dan kami bisa bela sesuai dengan kebenaran materiil," kata Supriyadi.
(nti/her)