INVESTASI
Diskusi Panel Serial (pin/dok)
08/11/2017 11:24:09
64

Perlu Review Sistem Ekonomi untuk Kemandirian

Harianlampung.com - Setelah 72 tahun merdeka, sebagian besar rakyat Indonesia masih hidup dalam keadaan miskin. Meski Indonesia memiliki beragam sumber daya alam, namun pemanfaatannya hanya dikuasai sebagian kecil penduduk. Akibatnya, kemiskinan terus terjadi dan membuat generasi penerus kalah bersaing dengan negara lain.

"Alih-alih akan memajukan kesejahteraan rakyat terdapat kesan bahwa cukup banyak di antara para penyelenggara negara yang justru memfasilitasi pengurasan sumber daya alam oleh pelaku kejahatan ekonomi untuk keuntungan mereka sendiri. Maka, tidak berlebihan kalau keadaan saat ini sudah mendekati krisis dan memerlukan koreksi mendasar dan menyeluruh," kata Ketua Pembina Yayasan Suluh Nuswantara Bakti (YSNB), Pontjo Sutowo kepada politikindonesia.com usai diskusi panel serial 2017-2018, "Aktualisasi Trisakti Dalam Bidang Ekonomi", di Jakarta, Selasa (07/11).

Pontjo menilai, saat ini telah terjadi kemerosotan ideologi, etika profesi dan etika pribadi para penyelenggara negara dalam skala yang amat luas dan hampir di segala bidang. Keadaan ini tidak boleh dibiarkan. Bahkan, berbagai upaya sudah dilakukan untuk meningkatkan kadar ideologi, etika profesi dan etika pribadi. Kenyataan itu mewajibkan semua pihak untuk saling bergandeng tangan agar bangsa Indonesia mampu keluar darinya, atau bahkan lebih survive dari keadaan sebelumnya.

"Sangat diperlukan segera terjadinya penguatan ekonomi yang berujung pada kemandirian ekonomi, agar pelambatan ekonomi yang terjadi selama ini dapat di atasi. Sinergi antara transformasi ekonomi dan transformasi sosial untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan political will terhadap prioritas pembangunan serta kebijakan afirmasi untuk mengatasi menurunkan tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, dan untuk meningkatkan kualitas hidup juga harus dikedepankan," ulasnya.

Pada kesempatan yang sama, Pakar Ekonomi Indonesia, Prasetijono Widjojo mengungkapkan salah satu cara untuk mempercepat penguatan ekonomi yang berujung pada kemandirian ekonomi adalah dengan cara mereview kembali berbagai peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi. Hal itu dilakukan untuk melihat konsistensinya dengan ideologi Pancasila, UUD 1945 (penerapan pasal 33) serta mengkaji secara lintas sektor agar peraturan perundangan yang ada.

"Sehingga tidak saling tumpang tindih dan dapat saling bersinergi serta bermanfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan demikian, seluruh peraturan dan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah yang menyimpang dari norma ideolgis dalam bidang ekonomi ini harus segera dicabut, diamandemenkan atau dikoreksi," tegasnya.

Dijelaskan, sebagian penduduk yang hidup di atas garis kemiskinan sebenarnya masih rentan terhadap guncangan ekonomi. Bahkan, sekali pun ada per­tumbuhan, justru condong menguntungkan kelompok menengah ke atas. Hal lain yang dirasakan langsung oleh masyarakat, adalah tingginya tingkat pen­gangguran. Sehingga perekonomian masyarakat sangat sulit untuk menyesuaikan kehidupan perekonomiannya dengan harga-harga yang terus meningkat.

"Sistem ekonomi di Indonesia yang berkembang saat ini bukanlah sistem ekonomin seperti yang dicita-citakan bangsa ini. Melainkan sistem ekonomi yang cenderung kapitalis, sehingga lebih banyak merugi­kan rakyat kecil. Hal itu terjadi karena kita lebih suka menjual sumber daya alam kita dalam bentuk mentah dan membeli kebutuhan kita dalam bentuk barang jadi dari luar," ujarnya.

Sementara itu, Tokoh Hak Asasi Manusia dan Sosial Ekonomi, HS. Dillon menambahkan, secara absolut angka kemiskinan di Indonesia memang mengalami penurunan. Tetapi di sisi lain, kesenjangan ekonomi antara yang miskin dengan yang kaya makin meningkat. Ini pun menjadi sebuah kondisi yang buruk dan tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apalagi, saat ini 1 persen penduduk Indonesia menguasai  50,3 persen kekayaan negara. Artinya kekayaan negara dan hasil-hasil pembangunan lebih dinikmati oleh sebagian kecil penduduk.

"Kondisi tersebut diperburuk dengan tingginya tingkat korupsi di Indonesia. Sebagai akibatnya, daya saing Indonesia menjadi tertinggal dibanding negara lain, baik terhadap Malaysia, Thailand, apalagi terhadap China. Kondisi ini semakin diperparah dengan adanya kebijakan yang tidak memihak untuk menanggulangi kemiskinan. Seperti kebijakan tehnologi, globalisasi maupun reformasi pro-pasar, yang ternyata hanya memperlebar kesenjangan," ungkapnya.

Dillon memaparkan, konsep kebijakan politik dan ekonomi terpimpin ala Deng Xiaoping, pada dasarnya mencontoh demokrasi dan ekonomi terpimpin yang dilakukan oleh Presiden Soekarno. Konsep ini mampu membuat Cina berhasil membawa ekonomi Cina yang sangat kuat menyaingi Amerika Serikat dalam waktu singkat. Konsep-konsep yang baik dari bangsa Indonesia tersebut, sayangnya tidak digunakan oleh bangsa Indonesia sendiri.

"Dengan tidak mengedepankan kebijakan ekonomi yang terukur tersebut, kini berakibat sumber daya alam kita berada dibawah cengkeraman mafia. Untuk mengatasinya, negara kini harus segera memperkokoh landasan pertanian dan pedesaan yang ada. Kokohnya pertanian dan pedesaan akan mampu memperkuat ekonomi yang berujung pada mengurangi secara signifikan terhadap kemiskinan," pungkas Dillon.
(pin)