INVESTASI
Bank Dunia (helmy/dok)
08/12/2017 10:39:45
552

Bank Dunia Soroti Penyaluran Bansos untuk Masyarakat Miskin

Harianlampung.com - Bank Dunia menyoroti penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu di Indonesia.

Dalam Ringkasan Eksekutif Pembaruan Kajian Belanja Pemerintah untuk Bantuan Sosial Bank Dunia Tahun 2017 yang merupakan pembaruan dari laporan mereka sebelumnya, Bank Dunia menyatakan, banyak hal yang harus diperbaiki oleh Indonesia dalam melaksanakan program bantuan sosial.

Bank Dunia merekomendasikan untuk dilakukan perbaikan terhadap ketepatan sasaran bantuan.

Senior Economist Bank Dunia Pablo Acosta menyoroti, banyak paket bantuan sosial yang ternyata tidak memberikan manfaat sesuai yang dijanjikan kepada masyarakat yang berhak.

Terdapat juga bantuan sosial yang tidak memberikan manfaat pada saat yang tepat, karena bantuan diberikan terlalu dini atau terlambat. Bukan hanya itu saja, menurut Bank Dunia, hampir semua program bantuan sosial; Program Keluarga Harapan, bantuan beras sejahtera, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan pemerintah belum mampu menjangkau orang yang tepat.

"Lebih dari separuh manfaat yang tersedia malah tersalurkan kepada rumah tangga yang justru tidak miskin dan rentan," tulis Ringkasan Eksekutif laporan tersebut Kamis (07/12)

Masalah tersebut dilengkapi oleh pemantauan dan evaluasi kinerja program. Bank Dunia melihat, walau pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar untuk menjalankan program bantuan sosial, mekanisme pemantauan dan evaluasi program belum cukup efektif dalam menilai kesenjangan antara perancangan program dan pelaksanaan aktualnya. Atas masalah itulah, mereka meminta pemerintah untuk segera membenahi penyaluran bantuan sosial.

Untuk penyaluran beras sejahtera yang masalah utamanya berkaitan dengan alokasi penerima manfaat dan menurunnya besaran manfaat, Bank Dunia memberi saran agar pemerintah bisa memilih penerima manfaat berdasarkan database penetapan sasaran bersama dan menyediakan mekanisme pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima beras.

Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang sudah mulai diterapkan Februari 2017 lalu untuk memastikan bahwa hasil program yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut bisa tercapai.

Sementara itu berkaitan dengan bantuan berbentuk Program Indonesia Pintar yang masalahnya; besaran manfaat tidak sesuai biaya pendidikan dan pemantauan yang lemah, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah bisa menyesuaikan tingkat manfaat setiap tahun. Tujuannya untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan biaya aktual untuk bersekolah di setiap jenjang pendidikan.
(pin)