INVESTASI
Erwin Octavianto.(pin)
08/2/2018 22:00:47
635

Inflasi Bandarlampung Perlu di Garis Bawahi

Harianlampung.com - Besaran inflasi Kota berjargon Tapis Berseri, yang menurut BPS lebih tinggi dari daerah lainnya, tentu itu menjadi garis bawah bagi pemerintah daerah setempat. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Pengamat ekonomi dari Universitas Bandarlampung (UBL), Erwin Octavianto. 

Menurutnya, variabel sandang, pangan, papan, transportasi, dan beberapa kebutuhan lainnya, dengan adanya kenaikan harga seperti yang ada saat ini bakal berdampak pada beban daya beli masyarakat.

Inflasi akan tidak masalah jika pendapatan masyarakat meningkat. Hal itu justru akan meningkatkan nilai konsumsi masyarakat, yang juga menambah nilai produksi, Karena daya beli tinggi harga juga tinggi, sehingga sektor ekonomi naik tumbuh dengan cepat.

Tapi berbanding terbalik ketika daya beli masyarakat rendah, jadi kalau misalnya harga mahal namun pendapatan masyarakat tetap, itu tentu akan memberatkan masyarakat, jika terjadi inflasi.

"Permasalahannya darimana, bisa jadi dari suplai kurang, sementara permintaan tinggi, jika suplai kurang berarti harga harus dinaikkan, untuk menurunkan tingkat permintaan itu," ungkapnya.

Dikhawatirkan adalah ketika daya beli tetap dan inflasinya tinggi, karena ini akan berdampak pada kemampuan daya beli maayarakat akan semakin berkurang.

Kondisi ini harus dicermati oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dipasar atau bahkan menurunkan harga-harga barang tertentu yang notabenenya akan berpengaruh pada menurunnya daya beli masyarakat.

"Seperti kenaikan harga transportasi, dan bahan pokok saat ini, dengan kondisi yang pendapatan tetap namun harga kebutuhan naik, hal seperti sekarang ini akan menyiksa masyarakat," tegasnya.

Kondisi tersebut tentu memberi dampak negatif terhadap masyarakat. mereka akan ekstra mengeluarkan anggarannya kemudian masyarakat akan berpikir ulang terhadap pengeluarannya, sehingga daya beli menurun.

jika inflasi terus dibiarkan melambung tentu akan bahaya jika tidak dikontrol, artinya masyarakat harus membayar lebih untuk semua harga barang yang ada dipasar.

"Jika Inflasi Dibiarkan, dampaknya pada masyarakat itu sendiri, nantinya masyarakat mengalami besar pasak daripada tiang, artinya besar pengeluaran daripada pemasukannya semakin tergerus akibat harga-harga yang mahal," pungkasnya.

Erwin menambahkan, harga yang mahal membuat orang menjadi terbebani, sehingga beban hidup mereka semakin tinggi, jika inflasi terus tinggi nantinya ini tentu akan berbahaya pada masyarakat itu sendiri.

Untuk mengatasi inflasi ialah dengan meningkatkan pendapatan daerah. Seperti contoh 

jika tadinya harga telur satu kilo Rp18 ribu, uang Rp20 ribu masih sisa 2 ribu, sisanya bisa untuk dibelikan kebutuhan lain. Namun yang terjadi inflasi saat ini telur naik 22 ribu, pendapatan masyarakat bisa tidak mencukupi.

Salah satu cara mencegah inflasi ialah bagaimana meningkatkan pendapatan masyarakat yang tak mencukupi, berarti pendapatan harus naik untuk memenuhi kebutuhan itu agar permasalah terkait inflasi bisa teratasi.

Ini tugas berat pemerintah dalam hal meningkatkan pendapatan masyarakat. 

"Inflasi harus diimbangi dengan pendapatan masyarakat, jangan sampai pendapatan tetap kebutuhan meningkat akhirnya berdampak negatif terhadap hidup masyarakat karena terbebani," katanya.

Untuk menahan laju inflasi, ada beberapa cara seperti menstabilkan harga pangan, jika dirasa sudah tinggi, hal yg dilakukan pemerintah ialah bisa dengan cara menggelar Open Market Operation (OPM).

Pemerintah dalam menggelar OPM atau operasi pasar  bisa menjual barang dengan harga dibawah pasaran, harga yang sesuai dengan aturan pemerintah. 

"Tujuannya ialah supaya nantinya harga dipasaran juga mengikuti harga yang ditawarkan pemerintah," ucapnya.

Kemudian, kata Erwin membuat penetapan harga batas minimal dan maksimal misal beras dipasaran Rp14 ribu, di OPM hanya dijual Rp12 atau 13 ribu, tentunya dengan aturan tertentu dan pertimbangan bahwa saat ini harganya pantas.

"Jika tidak menjual sesuai peraturan maka pedagang akan diberi sanksi, juga bisa dengan bantuan subsidi pemerintah yang juga bisa membantu. Memang tidak semua pemerintah daerah bisa mengendalikan harga, karena ada beberapa yang merupakan wewenang pemerintah pusat," terangnya
(fik)