KAWASAN
Agus Istiqlal. (eva/pin)
14/2/2018 14:36:58
605

BPN Pesibar Komitmen Stop Pungli Prona

Harianlampung.com - Tingkat kepercayaan masyarakat Kabupaten Pesisir Barat terhadap Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lampung Barat sangat rendah.  Hal tersebut terkait Program Nasional Agraria (Prona) yang diindikasi ladang Pungutan Liar (Pungli) oleh oknum.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPN Lampung Barat, Joni Imron kepada Bupati Pesisir Barat dan jajarannya serta masyarakat Kecamatan Ngambur,  pada Rabu (14/2) dihalaman kantor Camat Ngambur,  sekitar Pukul 11.30 WIB.

"Tingkat kepercayaan masyarakat tersebut memang benar alasannya,  sebab adanya Prona yang hingga saat ini simpang siur ditengah masyarakat khususnya dugaan Pungli yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan BPN, " jelas Joni.

Oleh sebab itu,  pada pertengahan Tahun 2017, BPN Lampung Barat membuat gebrakan dan target pembuatan sertifikat tanah harus sesingkat mungkin dengan tidak adanya Pungli oleh BPN.

"Tahun ini,  BPN telah menyelesaikan sebanyak 4700 sertifikat untuk Kabupaten Pesisir Barat saja. Dengan waktu pembuatan kurang dari enam bulan. Ribuan Sertifikat itu akan terbagikan dalam bulan ini," jelas Joni.

Hal tersebut dilakukan oleh pihak BPN, selain karena adanya program Presiden Jokowi yakni Pendaftaran Tanah Sistem hasil Lengkap (PTSL), yakni pihak BPN langsung melakukan jemput bola dimasing-masing wilayah tanpa adanya pungutan selain yang dibebankan dari pihak Pokmas yang memang dari kementrian langsung sebesar Rp. 200 ribu itu belum administrasi lainnya. Saat ini BPN menjemput bola dengan langsung mengumpulkan proposal langsung dari masyarakat tanpa adanya pungutan.

"Selama ini masyarakat memfoniskan bahwa pihak BPN melakukan pungutan dengan pembuatan sertifikat itu.  Padahal dalam realisasinya itu adalah oknum yang mengatasnamakan dan tidak bertanggung jawab serta keluar dari mekanisme dan perjanjian kepada masyarakat sebelumnya, " papar Joni.



Untuk Kecamatan Ngambur yang akan dibagikan hari ini meliputi untuk Pekon Negeri Ratu Ngambur sebanyak 470 sertifikat,  Pekon Muaratambulih sebnayak 150 sertifikat dan Pekon Sukabamjar sebanyak 100 sertifikat.  Rencananya pada Kamis (15/2) besok BPN akan membagikan sertifikat di Kecamatan Pesisir Selatan,  yakni untuk Pekon Pagardalam sebanyak 138 sertifikat. Pekon Pakunegara 147 sertifikat,  Pekon Biha 122 sertifikat. Pekon Sumurjaya 150 setifikat dan Pekon Ulokmanik 135 sertifikat atau keseluruhan Kecamatan Pesisir Selatan sebanyak 825.

"Masih Kecamatan Pesisir Selatan,  yakni Pekon Marang berjumlah 503 sertifikat dan Pekon Tanjungraya sebanyak 75 sertifikat atau keseluruhan sebanyak 578 sertifikat," pungkas Joni.

Sementara disampaikan Bupati Pesisir Barat,  Agus Istiqlal bahwa pihaknya membenarkan adanya keresahan dan kegelisahan masyarakat terhadap sertifikat yang diperoleh yang diindikasikan palsu bahkan penantian sertifikat yang bertahun-tahun belum ada tanda-tanda penerbitan dari pihak BPN.

" Saat ini BPN akan mengeluarkan ratusan bahkan ribuan sertifikat yang proses pembuatannya lumayan singkan.  Semoga penantian masyarakat saat ini bosa berbuah manis dengan mendapatkan sertifikat tanah cepat dan asli, " jelas Agus.

Selain itu,  Agus juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa bersabar,  dan menghormati prosesan prosedur yang ada.  Sedangkan terhadap aparat pekon seperti peratin dan jajarannya untuk bisa mensosialisasikan adanya program pembuatan sertifikat melalui Pokmas dengan anggaran yang minim namun prosesnya lebih cepat.

"Saya yakin,  masyarakat di Kecamatan Ngambur ini masih banyak yang belum memiliki sertifikast tanah,  dan dihimbau kepada aparat pekon untuk membantu memberikan penjelasan dan informasi yang tidak menjerumuskan masyarakatnya," harap Agus.

Pada kesempatan yang sama,  Peratin Pekon Negeriratu Ngambur,  Hazairin Abi bahwa pihaknya mrngucapkan syukur atas perjuangan dan usahanya bersama tim aparat pekon.  Dengan waktu kurang lebih tiga bulan dan dengan anggaran hanya Rp. 370 ribu per/sertifikat yang digunakan sebagai oprasional Pokmas selama proses pembuatan sertifikat.

"Lebih dari belasan kali kami memperbaiki dan mengumpulkan berkas dari masyarakat yang dilakukan di Kabupaten Lampung Barat,  allhamdulilah saat ini sudah terbukti dan dinikmati hasilnya oleh masyarakat.," jelas Hazairin kepada HarianLampunh. Com.

Diketahui untuk Pekon Negeriratu Ngambur,  pada Rabu (14/2) sudah menerima sertifikat langsung dari BPN yakni sebanyak 470 sertifikat.  " Kecamatan dan cibiran dilakukan oleh beberapa oknum yang meragukan usaha yang kami lakukan dalam proses pembuatan sertifikat ini,  tapi dengan rasa syukur ini semua terobati dengan dibagikannya sertifikat yang proses pengumpulan datanya kurang dari tiga bulan, " pungkasnya.
(eva/iqb)