KAWASAN
Ilustrasi (pin)
02/7/2018 16:18:33
930

KPU Pesibar Buka Pendaftaran Calon Anggota DPRD Pemilu 2019

Harianlampung.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Barat, akan segera membuka pendaftaran bakal calon legislatif (Bacaleg) atau calon anggota DPRD Kabupaten Pesisir Barat, pada Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019, yang di jadwalkan pada awal Juli 2018 ini.

Sesuai dengan tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu 2019, pengajuan daftar calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten dan Kota dibuka mulai tanggal 4-17 Juli 2018. Seperti di Kabupaten Pesisir Barat ini pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten, dipusatkan di kantor KPU kabupaten setempat. Demikian disampaikan, anggota KPU Pesisir Barat Divisi Tekhnis, Jefri.

Sebelumnya, Jefri, KPU Pesisir Barat juga telah melakukan sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) Nomor 5 tahun 2018 perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2019 diikuti oleh perwakilan 16 partai politik di wilayah Kabupaten Pesisir Barat.

“Meliputi, Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, PKB, Partai Garuda, Partai Berkarya, PKS, Partai Perindo, PPP, PSI, PAN, Partai Hanura, Partai Demokrat, PBB, dan PKPI,” jelasnya.

Dikatakannya, wilayah Kabupaten Pesisir Barat saat ini memiliki empat daerah pemlihan (Dapil) yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPU RI.

Dalam proses pencalonan anggota DPRD Kabupaten setempat, setiap partai politik hanya bisa mendaftarkan 100 persen dari dapil tersebut. Misalnya, dalam satu dapil memiliki enam kursi, maka setiap parpol hanya bisa mendaftarkan enam bakal calon anggota DPRD Kabupaten.

“Selain itu juga parpol wajib mendaftarkan keterwakilan 30 persen perempuan, serta persyaratan lainnya. Jika ada bakal calon dari perwakilan parpol yang tidak memenuhi syarat maka itu harus diperbaiki,” katanya.

Karena itu, lanjutnya, pihaknya berharap agar setiap bakal calon anggota DPRD perwakilan dari masing-masing parpol untuk terus berkoordinasi dengan KPU setempat, meski hingga kini sudah banyak beberapa parpol yang berkoordinasi dengan KPU terkait pendaftaran calon anggota DPRD Kabupaten setempat pada Pemilu 2019 mendatang.

“Dalam proses Pileg 2019 mendatang yang tahapannya mulai dilaksanakan pada Juli nanti meliputi pendaftaran bakal calon legislatif, Daftar Calon Sementara (DCS) hingga Daftar Calon Tetap (DCT), kita berharap semua tahapan bisa berjalan lancar,” tandasnya.

 

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PESISIR BARAT



PENGUMUMAN

NOMOR : 345 /PL.01.4-PU/1813/KPU.KAB/VII/2018



TENTANG PERUBAHAN ATAS PENGUMUMAN

NOMOR : 344/PL.01.4-PU/1813/VII/2018

TENTANG PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN PESISIR BARAT DALAM PEMILU TAHUN 2019



Berdasarkan ketentuan Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta memperhatikan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 atas Perubahan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, bersama ini diumumkan hal-hal sebagai berikut:

1. Waktu dan Tempat Pengajuan Bakal Calon

Pengajuan Bakal Calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari dengan rincian:

a.    Tanggal    : 4 s.d. 17 Juli 2018

b.    Waktu    :  1) Hari pertama s.d. hari ketiga belas dilakukan pada pukul 08.00 s.d.16.00 WIB

2) Hari terakhir dilakukan pada pukul 08.00 s.d. 24.00 WIB

c.    Tempat    : Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat, Jalan Raden Anom Nomor 9, Pekon Rawas,

Kecamatan Pesisir Tengah, Krui

2.    Ketentuan Pengajuan Bakal Calon

a.    Pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan.

b.    Partai Politik wajib memasukkan data pengajuan bakal calon dan data bakal calon serta mengunggah dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan dokumen bakal calon ke dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

3.    Syarat Pengajuan Bakal Calon

a.    Diajukan oleh Pimpinan Partai Politik dari kepengurusan yang sah sesuai tingkatannya.

b.    Jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil.

c.    Disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil.

d.    Di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan.

4.    Syarat Bakal Calon

Bakal calon anggota DPR adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

a.    Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih terhitung sejak penetapan DCT.

b.    Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

c.    Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

d.    Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia.

e.    Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat.

f.    Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

g.    Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

h.    Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

i.    Sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif.

j.    Terdaftar sebagai pemilih.

k.    Bersedia bekerja penuh waktu.

l.    Mengundurkan diri sebagai:

1)    Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Wali Kota;

2)    Kepala desa;

3)    Perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

4)    Aparatur Sipil Negara;

5)    Anggota Tentara Nasional Indonesia;

6)    Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;

7)    Direksi, Komisaris, Dewan pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

m.    Mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas.

n.    Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenng, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o.    Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah,

Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

p.    Menjadi anggota Partai Politik;

q.    Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;

r.    Dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;

s.    Dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil; dan

t.    Mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

5.    Dokumen Pengajuan Bakal Calon dan Dokumen Bakal Calon

a.    Mempedomani ketentuan Pasal 8, Pasal 11, dan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.

b.    Formulir pengajuan bakal calon dan formulir bakal calon dapat diunduh dari aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (SILON).

c.    Seluruh dokumen dibuat dalam 1 (satu) rangkap.

d.    Dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c dimasukkan dalam map masing-masing dengan menuliskan nama Partai Politik dan Dapil dengan huruf kapital pada bagian luar map.

e.    Dokumen surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan naskotika, psikotropika, dan zat adiktif sebagai pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf i diperoleh dari Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah serta BNN Kabupaten/Kota, BNN Provinsi, atau BNN Pusat yang memenuhi syarat, yang daftarnya dapat diunduh di laman www.kpu.go.id.

6.    Data dan Informasi Tahapan Pencalonan

a.    Informasi lebih lanjut tentang ketentuan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lampung Barat dapat diperoleh melalui Kantor KPU Kabupaten Pesisir Barat Jalan Raden Anom No.9 Pekon Rawas, Kecamatan Pesisir Tengah, Kabupaten Pesisir Barat atau menghubungi Apriadi Hendra Utama melalui WA (0823-7609-2121) dan Sulistyo Pamungkas melalui WA (0822-8288-2261)

b.    Data dan Informasi mengenai pelaksanaan tahapan Pencalonan dapat diakses melalui http://infopemilu.kpu.go.id, https://kpupesisirbarat.blogspot.com

 

Krui, 1 Juli 2018

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Pesisir Barat,

 





YURLISMAN
(eva)