KAWASAN
Rakor KP3 (eva/pin)
09/8/2018 17:10:37
63

Pemkab Pesibar Gelar Rakor KP3

Harianlampung.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, melalui Dinas Pertanian menggelar Rapat Koordinasi Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3), yang dipusatkan di Aula Rumah Makan Ceria Laay,  Kecamatan Karyapenggawa,  Kamis (9/8), yang dibuka langsung oleh Ketua KP3 Pesisir Barat,  Azhari.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian,  Jalaludin,  pejabat tinggi pratama,  pejabat administrator, perwakilan Dandim 0422, Pelda Suluri, Pejabat Pengawas dan Pelaksana dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat, Kepala PT. Pusri dan PT.  Petrokimia PPD Lampung, Pimpinan Bank Lampung Kantor Cabang Krui Febriansyah Catur Putra, Kepala BPP Heri Sejadi, Pimpinan Petrokimia Gresik Lampung Dwijo Susilo, PPL, POPT, Distributor, Penyalur Pupuk Bersubsidi dan Kelompok Tani se-Kabupaten Pesisir Barat.

Disampaikan Ketua KP3 Pesisir Barat,  yang juga merupakan Sekdakab Pesibar,  Azhari bahwa berdasarkan gagasan Gubernur Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2016 tentang pola distribusi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Provinsi Lampung yang juga telah ditindaklanjuti dengan petunjuk teknis pelaksanaan peraturan gubernur lampung tahun 2016.

"Dasar pemikiran penetapan peraturan Gubernur Lampung Nomor 99 Tahun 2016 tersebut adalah “fenomena berulang”  yang sudah berlangsung lama yang dicermati oleh bapak gubernur lampung," jelas Azhari.

Diantaranya adalah langkanya pasokan pupuk lonjakan harga, yang disebabkan oleh faktor–faktor antara lain: alokasi pupuk bersubsidi yang lebih kecil dari kebutuhan pertanaman; terjadinya perembesan pupuk bersubsidi kepasar bebas; penyusunan RDKK yang tidak akurat, karena biasanya petani merancang kebutuhan lebih besar dari luas pertanaman sesungguhnya dan ada kecenderungan penggunaan pupuk overdosis.

Alokasi pupuk bersubsidi yang lebih rendah dari usulan RDKK rdkk, secara khusus Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2018 mendapatkan alokasi pupuk bersubsidi berupa pupuk urea 6.173 ton dari usulan RDKK 15.046 ton (41%), pupuk SP-36 950 ton dari total usulan RDKK 7.480 ton (13%), pupuk NPK 3.600 ton dari total usulan RDKK 14.844 ton (24%), pupuk ZA 430 ton dari total usulan 1.723 ton (25%), dan pupuk organik 600 ton dari total usulan 2.847 ton (21%).

Setelah melalui proses yang cukup panjang melalui pengkajian pembelajaran kebeberapa daerah di indonesia (Jawa Tengah dan Sumatera Barat) dan diskusiintensif ditingkat pusat termasuk dengan pihc, selama lebih dari 1 (satu) tahun maka tersusunlah formula instrumen distribusi pupuk bersubsidi model dengan pola billing system yang tertuang dalam peraturan gubernur lampung nomor 99 tahun 2016 dan petunjuk teknisnya.

"Difasilitasi oleh PT. Bank Lampung, pola  distribusi billing  system ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur penebusan dan penyaluran pupuk bersubsidi karena petani atau kelompok tani menyetorkan uang pembelian langsung ke Bank Lampung dengan harga het dan pupuk langsung bisa diambil di kios," paparnya.

Berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di Kabupaten Lampung Selatan di 5 (lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian 6 (enam) tepat, bahkan secarateknis “sistemonline” tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai HET dan subjek penerima atau kelompok sasaran yang jelas dan berdasarkan hasil uji coba yang dilakukan di kabupaten lampung selatan di 5 (lima) kecamatan sejak tahun 2016 yang lalu, persoalan – persoalan dalam distribusi pupuk bersubsidi dapat diatasi khususnya dalam pencapaian 6 (enam) tepat.

"Bahkan secarateknis “sistemonline” tersebut memudahkan dalam sistem monitoring dan  evaluasi karena stakeholders dapat memantau secara periodik kemudian harga sesuai het dan subjek penerima/kelompok sasaran yang jelas dan RDKK yang wajib akurat, " jelasnya.

Pada tahun 2018 ini, pola distribusi billing system pupuk bersubsididi Kabupaten Pesisir Barat ini, baru diujicobakan di satu kecamatanya itu Karya Penggawa, yang terdiri dari : 51 (lima puluh satu) kelompok tani; 12 (dua belas) gapoktan; 12 (dua belas) pekon, 2 (dua) kios pupuk bersubsidi; 2 (dua) distributor.

" Saya berbangga hati dan mengucapkan terima kasih kepada kelompok tani, kios, dan ppl yang dari awal telah menyatakan kesiapan dan mendukung penuh pelaksanaan billing system ini," imbuh Azhari.

Terkait rangkaian uji coba distribusi pupuk bersubsidi dengan pola billing system ini, pada hari ini mari kita mengevaluasi bersama pelaksanaan billing system dari berbagai sudut pandang pelaku terkait yaitu antara lain bank lampung, distributor, kios dan petani itu sendiri. berbagai kendala dan masukan pada hari ini akan kami jadikan bahan evaluasi pembelajaran sehingga sistem ini menjadi sempurna di kemudian hari.

" Pada tahun 2019, kami mengharapkan kecamatan lain dapat menyusul untuk segera melaksanakan billing system ini. Sebagai langkah awal, dapat dipersiapkan administrasi kelengkapannya," tutup Azhari.
(eva)