KAWASAN
Rapat paripurna RAPBD-P tahun 2018 (eva/pin)
14/9/2018 07:35:31
667

DPRD Bersama Pemkab Pesibar Gelar Paripurna RAPBD-P Tahun 2018

Harianlampung.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Barat (Pesibar), menggelar acara rapat paripurna dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap nota pengantar rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P)Tahun 2018, di Gedung Dharma Wanita, Kamis (13/9),  sekitar Pukul 11.30 WIB.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua II AE. Wardhana Kusuma, dan dihadiri oleh Ketua DPRD Pesibar Piddinuri, kepala OPD,  dan unsur forkopimda Lambar – Pesibar.

Pandangan umum pertama dari Fraksi PDIP yang disampaikan oleh jurubicara Sri Suyanti, pihak Fraksi mengharapkan serta mengimbau kepada eksekutif untuk dapat membangun sinergi iklim kondusif demi kemajuan Pesibar.

Kemudian, Fraksi Demokrat yang disampaikan jurubicara Supardalena menyampaikan, pada akses jalan menuju wisata Pantai Labuhanjukung telah banyak yang rusak, maka diharapakan pada APBD-P Tahun 2018 dapat dianggarkan dan diperbaiki.

"Kami mendapatkan kritisi yang pedas dari masyarakat, karena dinilai tidak dapat mengontrol kinerja pemerintah.  Maka dari itu kami fraksi Demokrat meminta agar dalam APBD tahun 2018, pelaksanaan baik fisik dan non fisik, dapat rampung dari batas waktu yang ditentukan," ujarnya.

Fraksi Gerindra – PKS disampaikan oleh Gusti Kade Artawan, memberikan masukan dan saran terkait pekerjaan umum. "Kami mengusulkan pembukaan badan jalan diganti dengan perbaikan badan jalan di Kecamatan Pesisir Tengah, sebab Pesisir Tengah merupakan wajah dari Pesibar, maka perlu untuk dilakukan peremajaan," kata dia.

Masih dijelaskan olehnya, pada bidang kesehatan dinilai perlu adanya peningktan pelayanan kesehatan baik di puskes dan Rumah sakit. Terutama tenaga kesehatan sebagai ujung tombak suatu pelayanan kesehatan.



Pandangan umum terakhir dari Fraksi Pesisir Barat Bersatu dibacakan oleh jurubicara Agus cik, pihaknya menjelaskan terhadap lemahnya ekonomi nasional yang mempengaruhi nilai tukar barang agar dicarikan solusinya.

"Terkait penerimaan CPNS di Pesibar sebanyak 500 kuota, untuk dapat memperhatikan putra-putri daerah yang telah lama mengabdi. Kemudian datangnya musim penghujan, diharapkan kepada OPD terkait dapat mengatasi permasalahan bencana terutama banjir dan longsor," tutupnya.
(eva)