KAWASAN
Penandatanganan Raperda tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019 (eva/pin)
04/12/2018 20:05:01
665

Persetujuan Raperda Tentang RAPBD Tahun Anggaran 2019 Disahkan

Harianlampung.com - Setelah melalui proses panjang dan sempat melalui pembahasan yang alot,  akhirnya Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD Tahun anggaran 2019, disahkan. Kegiatan digelar di Gedung Wanita,  Kecamatan Pesisir Tengah,  Selasa (4/12) Pukul 14.00 WIB.

Sebelum mendapatkan kata sepakat antara legislatif dan eksekutif rapat persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang RAPBD Tahun anggaran 2019 berlangsung penuh instruksi dari para anggota DPRD, bahkan Ketua DPRD Pesibar,  Piddinuri tidak hadir dalam paripurna tersebut.

Seyogyanya Paripurna pengesahan digelar pada Jumat (31/11),  karena belum mendapatkan kata sepakat sehingga diputuskan untuk melanjutkan pembahasan anggar,  dengan perpanjangan waktu,  dan akhirnya mendapatkan kata sepakat dan persetujuan rancangan perda tentang RAPBD dapat dilaksanakan pada Selasa (4/12).



Paripurna yang di hadiri 24 dari 25 anggota DPRD itu dipimpin wakil ketua I M.Towil, didampingi wakil ketua II AE.Wardhana Kasuma, serta di hadiri bupati Agus Istiqlal, wakil bupati Erlina,  serta seluruh OPD dilingkungan Pemkab dan pihak terkait lainnya.

Dalam laporan Badan Anggaran (banang) yang disampaikan, Martin Sopian, menjelaskan sebelumnya Bupati telah menyampaikan Nota Keuangan RAPBD Tahun Anggaran 2019 pada tanggal 29 Oktober 2018. Dapat disampaikan bahwa setelah penyampaian RAPBD, Badan Musyawarah telah menjadwalkan pembahasan-pembahasan yaitu di tingkat Komisi telah dilaksanakan pada tanggal 12-16 November 2018 yang dilanjutkan dengan pembahasan Tingkat Badan Anggaran Pada tanggal 26-28 November 2018.

Namun, pada Rabu (28/11) Banang DPRD bersama TAPD belum mendapatkan kata sepakat sehingga yang semula penjadwalan paripurna persetujuan pada Jum’at (30/11) belum bisa terlaksana. Dengan prakarsa mayoritas Anggota DPRD maka pada Senin (3/12) diadakan Rapat Badan Musyarawah DPRD yang menjadwalkan ulang pembahasan lanjutan antara Badan Anggaran DPRD bersama TAPD sehingga mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang tertuang dalam Berita Acara Kesepakatan.

“Sehingga pada hari ini (kemarin, red) dilaksanakan rapat Paripurna persetujuan Ranperda APBD Tahun Anggaran 2019,” katanya.

Lanjutnya, pokok-pokok hasil pembahasan Banang DPRD Kabupaten Pesisi Barat dengan TAPD yang mengalami penambahan maupun pengurangan anggaran seperti penambahan anggaran pembangunan SMP Negeri 1 Pesisir Tengah yang sebelumnya Rp5 milyar ditambah Rp5 milyar, menjadi Rp10 milyar dan lainnya.

Perlu diberitahukan bahwa sampai Rabu (28/11) ada beberapa poin pembahasan yang belum menemui kata sepakat antara Banang DPRD bersama TAPD diantaranya program pembangunan dan pemeliharaan perkantoran Pemerintah Daerah pembangunan gedung kantor senilai Rp34.538.012.000,-, program pengadaan Relief dan Meubeler Kantor DPRD sebesar Rp7,5 milyar dan program penyelenggaraan kegiatan Umroh sebesar Rp1,4 milyar. Sehingga  pada Jum’at (30/11) paripurna yang telah dijadwalkan oleh Banmus DPRD tidak dapat terlaksana.



Selanjutnya  atas prakarsa mayoritas anggota DPRD meminta Banmus DPRD untuk menjadwalkan ulang lanjutan pembahasan antara Banang DPRD bersama TAPD. Sejalan dengan itu Banmus DPRD menghasilkan keputusan bahwa pembahasan lanjutan antara Banang DPRD bersama TAPD Eksekutif dilaksanakan hari Senin (3/12) dan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan diantaranya pembangunan Gedung Kantor Pemda disetujui Senilai Rp27.538.012.000,-, sedangkan Rp7 milyar dananya untuk Kegiatan perbaikan infrastruktur lain.

Kemudian, Banang DPRD bersama TAPD menyetujui anggaran pengadaan Relief dan meubeler Kantor DPRD sebesar Rp7,5 milyar dan untuk anggaran kegiatan penyelenggaraan Umroh dengan anggaran sebesar Rp1,4 milyar ditiadakan dulu untuk tahun 2019 dan disilahkan kepada Eksekutif untuk dialokasikan di kegiatan lain.

Masih kata Martin, setelah adanya pembahasan antara Banang bersama TAPD Eksekutif maka terjadi beberapa perubahan komposisi RAPBD Tahun Anggaran 2019 yakni jumlah pendapatan Rp838.950.238.460,- terdiri dari Pendapatan Asli Daerah Rp30.167.124.632,- Dana Perimbangan Rp592.967.670.000,- dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp215.815.443.828,-

“Jumlah belanja Rp875.989.494.884,-, surplus atau defisit Rp37.039.256.424,- penerimaan pembiayaan daerah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya Rp40.039.256.424,- pengeluaran pembiayaan daerah penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp3 milyar dan pembiayaan Netto Rp37.039.256.424, sehingga Silpa Rp0,-,” jelasnya.

Bupati Agus Istiqlal, dalam sambutanya menyampaikan bahwa, Ranperda tentang APBD tahun anggaran 2019 ini, akan disampaikan kepada Gubernur Lampung untuk dilakukan evaluasi serta mendapat persetujuan. Dalam kegiatan evaluasi tersebut, maka disarankan ikut hadir secara bersama-sama TAPD dan Banang DPRD Kabupaten Pesisir Barat.

“Sehingga apa yang menjadi catatan-catatan dan rekomendasi dalam evaluasi tersebut dapat dipahami dan ditindaklanjuti untuk penyempurnaan bersama," jelas Agus.

Sebagai pelaksanaan dari peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Pesisir Barat tahun anggaran 2019, khususnya dalam pengeluaran anggaran belanja, kiranya selalu berpedoman kepada prinsip efektif, efisien dan ekonomis serta ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Perlu diketahui, kata Bupati bahwa anggaran yang disiapkan dalam apbd adalah anggaran maksimal, oleh karenanya dalam pelaksanaan belanja hendaknya mengedepankan kedisiplinan kita semua tehadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.

" Sehingga semua kegiatan yang terprogram benar-benar dapat bermanfaat bagi masyarakat yang ada di  Pesisir Barat dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah pada masa yang akan datang," pungkasnya.
(eva)