KAWASAN
Paripurna DPRD Pesibar.(eva/pin)
13/5/2019 18:35:55
563

DPRD Pesibar Gelar Paripurna Penyampaian LKPJ Tahun 2018

Harianlampung.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Lampung, menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun 2018, di Gedung Dharma Wanita, Senin, (13/5).

Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II, AE. Wardhana Kasuma, dan dihadiri 19 anggota legislatif (aleg). Selain itu hadir pula, Bupati-Wakil Bupati, Agus Istiqlal-Erlina, Pj. Sekkab, N. Lingga Kusuma, para kepala OPD setempat.

Tim Pansus DPRD Pesibar dalam rekomendasi terhadap LKPj Tahun 2018,  yang disampaikan oleh Supardi Rudianto, memaparkan rekomendasi dan catatan catatan sebagai hasil kerja Pansus DPRD Pesibar, yakni dalam urusan wajib pendidikan berdasarkan catatan temuan bahwa masih adanya sarana dan prasarana pendidikan yang kurang layak, seperti kurang baiknya kualitas bangunan sekolah, kondisi meubelair yang tidak sesuai kualitas dan fasilitas-fasilitas pendukung lainnya yang masih belum sesuai dengan harapan.



Atas catatan temuan itu, maka Tim Pansus merekomendasikan, Pemkab Pesibar  melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) agar dapat mendata sekolah yang masih memerlukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana agar kedepan sekolah–sekolah yang sudah terdata bisa menjadi prioritas.

"Selain itu kualitas sarana dan prasarana sekolah, seperti SD Pugungpenengahan dan SD Pagarbukit, kondisi gedungnya perlu diperhatikan," jelas Supardi Rudianto.

Dia melanjutkan bahwa, terkait adanya bantuan beasiswa kepada mahasiswa Institut Teknologi Sumatera (ITERA) Tahun 2018.

"Maka Tim Pansus merekomendasikan agar Pemkab Pesibar juga perlu  memikirkan beasiswa untuk universitas yang lain dan diberikan kepada orang yang tepat," lanjutnya.

Selain itu terkait urusan wajib kesehatan, Tim Pansus juga merekomendasikan agar Pemkab Pesibar segera melakukan penambahan tenaga medis dan dokter di Puskesmas. Sehingga pelayanan di puskesmas lebih maksimal untuk membantu mengobati pasien.

"Dan untuk RSUD perlu mendapatkan akreditasi secepatnya sehingga pelayanan rawat inap dapat dilaksanakan dengan segera. Apabila akreditasi telah terbit maka RSUD dapat bekerja sama dengan BPJS untuk melayani pasien yang berobat menggunakan BPJS," tambah Rudianto.

"Penggunaan Ambulance harus jelas peruntukannya karena sampai saat ini masyarakat belum mengetahui regulasi yang pasti untuk memakai ambulans di pekon. Pemerintah daerah secepatnya menyiapkan lahan untuk pembangunan ruang operasi RSUD," imbuh Rudianto.

Rekomendasi selanjutnya yakni terkait urusan wajib pekerjaan umum, menurut Rudi, pihaknya merekomendasikan gar Pemkab Pesibar tidak memakai kembali rekanan yang pekerjaannya tidak memenuhi syarat teknis bangunan sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 29/PRT/M Tahun 2018.

"Berdasarkan fakta dilapangan banyak ditemukan pembangunan yang berkualitas rendah baik gedung maupun jalan," terangnya.

Sedangkan urusan wajib perikanan kata Rudi, Pemkab Pesibar melalui Dinas perikanan dalam program pembenihan pada tambak percontohan diharapkan untuk menebar benih dua sampai tiga kali per tahun, karena melalui hal dimaksud dapat meningkatkan PAD.

Selain itu, diharapkan pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan hasil tangkapan nelayan sehingga pasokan ikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Pesibar. "Merosotnya hasil tangkapan dicurigai alih fungsi tangkapan dari penangkapan ikan ke penangkapan benur yang sangat nyata ilegal. Karenanya pemkab melalui dinas terkait  harus memberikan sangsi tegas kepada nelayan berupa penarikan  perahu yang selama ini di perbantukan kepada nelayan," kata Rudi menegaskan.

Sedangkan urusan bidang pasar, Pemkab Pesibar melalui Diskop UKM Indag dapat hearing bersama pedagang yang akan menempati pasar tersebut, dengan adanya komunikasi tersebut dapat memberikan titik temu yang menguntungkan kedua belah pihak.

"Dinas terkait harus memiliki strategi khusus untuk dapat menarik penjual dan pembeli agar bertransaksi di Pasar Waybatu seperti parkiran dan fasilitas pasar," terus Rudi.

Terakhir urusan penunjang kepegawaian yakni menurutnya banyaknya penempatan ASN yang tidak sesuai dengan kompetensi dan disiplin ilmu. Padahal untuk mengoptimalkan pelayanan publik di perlukan aparatur yang profesional, kompeten dan penuh dedikasi tinggi.

"SDM yang ada di birokrasi sekarang harus ditempatkan sesuai dengan bidang keahliannya. Hasil rekomendasi yang layak dari tim lelang jabatan harus  transparan dan sesuai dengan keahlian yang akan diduduki," pungkasnya.

Sementara itu, Bupati Agus Istiqlal, mengawali sambutannya dengan menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada segenap unsur pimpinan dan anggota DPRD, khususnya anggota pansus LKPj Tahun 2018 yang telah menjalankan tugas dan fungsinya sehingga tercipta check and ballance yang saling bersinergi dan melengkapi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Menurut Bupati, LKPj merupakan amanat Pasal 15-26 PP Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah dan informasi laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. "Sebagaimana amanat pasal 23 PP Nomor 3 Tahun 2017 tersebut diatur bahwa LKPh dibahas oleh DPRD secara internal sesuai dengan tata tertib DPRD. berdasarkan hasil pembahasan internal tersebut DPRD menetapkan keputusan DPRD sebagai rekomendasi kepada kepala daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan,"jelas Bupati Agus Istiqlal.

Masih lanjut Bupati, pihaknya berterima kasih atas rekomendasi, koreksi, kritik yang membangun serta catatan-catatan yang telah disampaikan demi pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

Karena itu, Bupati menekankan agar laporan dan rekomendasi pansus menjadi arahan, petunjuk dan landasan dalam perbaikan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah serta sedapat mungkin langsung diterapkan dalam pelaksanaan tugas mulai Tahun 2019 yang saat ini sedang berlangsung.

"Besar harapan saya bahwa dalam proses perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2020 mendatang dapat merefleksikan hasil rekomendasi tersebut,"pungkasnya.
(eva/her)