LAMPUNG BARAT
Rapat Banggar DPRD Lambar. (lmy/pin)
02/11/2017 12:10:52
90

Banggar DPRD Lambar Soroti Kinerja Pelayanan Medis

Harianlampung.com - Tim Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Lampung Barat (Lambar) menyoroti kinerja pelayanan medis yang ada di Lambar saat ini.

Hal itu mengemuka dalam rapat DPRD bersama mitra kerja  Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemkab Lambar yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran 2018 di Ruang Sidang Marghasana, Rabu (1/11).

Dalam pembahasan RAPBD tersebut terbilang alot namun demikain hal tersebut untuk tercapainya kesepakatan bersama oleh Eksekutif dan Legislatif.

Dalam rapat itu, beberapa anggota dewan mempertanyakan fasilitas kesehatan hingga kesejahteraan tenaga medis yang ada.

Seperti yang dikemukakan anggota Banggar, Heri Gunawan terkait berapa jumlah Dokter Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Lambar saat ini dan berapa tunjangan bagi Dokter PTT itu.

“Jika tunjangan tersebut tidak pas dengan pekerjaan yang di emban nantinya akan berakibat pada pelayanan pasien," kata Heri.

Sedangkan SW. Sundari, anggota Banggar yang juga Ketua Komisi 3 DPRD Lambar, mempertanyakan pelatihan Bidan Desa PNS dan Tenaga Kerja Sukarela (TKS) dan berapa hari pelatihan tersebut. Karena, penyebab kematian terbesar adalah dari persalinan yang disebabkan oleh pernapasan bayi.

Sementara itu, anggota Banggar H Herwan, juga mempertanyakan bagaimana tahap-tahap pelatihan Posyandu. Lantas, berapa jumlah Puskes yang ada di Lambar dan jumlah keseluruhan bidan yang ada di Lambar.

Herwan mengharapkan, program-program yang dicanangkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) tidak ada tembang pilih sehingga tepat sasaran. “Jangan sampai program tersebut tidak jelas," katanya.

Herwan juga mengatakan bahwa pelatihan untuk Bidan Desa saat ini masih banyak kegiatan serimonial bukan  pada prakteknya.

Tidak jauh berbeda diungkapkan anggota Banggar lainnya, Izmun Zani yang angkat bicara terkait insentif pegawai TKS dan PNS di Puskes. Sebab mereka dituntut untuk memberikan pelayanan jasa yang maksimal akan tetapi uang saku atau insentif meteka tidak sesuai dengan apa yang harus dikerjakan. “Berapa Insentif bidan desa sebab masih banyak keluhan yang disampaikan oleh bidan langsung kepada saya,” jelasnya.

Terkait hal tersebut Kepala Diskes Pemkab Lambar, Paijo menjelaskan, saat ini dokter PTT yang da di Lambar sebanyak 11 orang dan penghasilannya Rp5 Juta sudah termasuk tunjangan atau insentif.

Sementara pelatihan Bidan Desa, pihaknya mengadakan pelatihan selama tiga hari yang di lakukan secara bergilir. Dimana, hingga saat ini tercatat 135 Bidan telah mengikuti pelatihan sejak tahun 2014-2017. Selanjutnya, secara keseluruhan Posyandu yang ada di Lambar tercatat 254 dam 1316 Bidan seluruh Lambar.

Kemudian, terkait insentif Bidan Desa, Diskes telah menganggarkan extrapuding yang  diberikan secara rupiah namun hal tersebut didapat bagi Bidan Desa shif malam. “Tetapi untuk shif pagi-sore itu tidak mendapat insentif,” jelas dia.
(lmy/yls)