LAMPUNG TIMUR
09/6/2017 18:56:56
250

Mantan Kadis DKP Lamtim Bantah Terima Setoran

Harianlampung.com - Terdakwa Usman Effendi (58), Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur, membatah pernah menarima uang setoran sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Dalam persidangan, Terdakwa mengaku, jika semua kasus yang didakwakan kepadanya, mulai dari pabrik Es bantuan yang berasal dari pusat hingga excavator direkayasa. Karena menurutnya, semenjak pabrik Es yang berasal dari pusat tersebut diberikan kepada pemerintahan Lampung Timur, tidak pernah dicatat oleh Kepala Dinas sebelumnya sebagai aset.

"Sudah empat Kepala Dinas sebelum saya menjabat tidak ada serah terima aset yang dilakukan. Setelah dengan saya, mereka (pengelola pabrik Es) datang menyerahkan data beserta setoran untuk dinas yang kemudian saya serahkan kepada bidangnya," ungkap Usman Effendi, seusai menjalani sidang ,Kamis (9/6).

Seperti diketahui, Usman Effendi menjadi terdakwa kasus pengelolaan pabrik Es di TPI Kuala Penet Kebupaten Lamtim . Selain itu dia disangkakan juga terkait dana pengelolaan maupun pemanfaatan alat berat excavator di Dinas Kelautan dan Perikanan Lamtim sejak tahun 2015 sampai 2016 dengan kerugian sebesar Rp96 juta.

Terungkap dipersidangan mantan Kadis DKP Lampung Timur, mengatakan jika Kasipidsus Kejari Lampung Timur, pernah meminta bantuan sejumlah uang kepada Dinas yang dia Pimpin, dengan alasan akan menyelenggarakan ulang tahun korps Adhyaksa. "Nelphone minta bantuan untuk besarannya saya tanya berapa mereka bilang sukarela, ya saya kasih lah Rp1,5 Juta, karena itu yang saya punya, kalau mau lebih seperti kepala Dinas lainya saya tidak punya," kataya.

Azwar Arifin kuasa Hukum terdakwa mengatakan, pemberantasan korupsi harus tuntas jangan setengah-setengah karena menurutnya kadis-kadis seblumnya harus diusut hingga selesai, "Menurut saya harus tuntas kasus korupsi ini, yang empat kepala dinas itu harus diusut tuntas, caranya memeriksa  keuangan pabrik tesebut dan mempertanyakan kesetiap pedagang atau audit melalui BPKP," katanya.

Ia menambahkan, sebelumnya hakim sudah memerintahkan untuk memeriksa kepala dinas sebelumnya. Namun, jaksa seolah-olah tidak tahu padahal semua sudah jelas ada perintah tapi tidak terselesaikan.

Menurut Azwar, dalam kasus ini kliennya tidak bersalah karena terdakwa sudah lebih dulu mengembalikan uang tersebut ke khas daerah sebelum terdakwa diperiksa sebagai tersangka.

“Dalam kasus ini tidak ada kerugian negara sebagaimana dalam dakwaan Jaksa oleh sebab itu tidak ada unsur-unsur korupsinya, karena klien saya sudah mengembalikan uang tersebut ke Kas Daerah jauh sebelum dirinya ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Usman Effendi  didakwa oleh Jaksa dengan pasal berlapis terkait perbuatan terdakwa melakukan pungutan secara tidak resmi dari pengelola Pabrik Es di TPI Kuala Penet Kecamatan Labuhan Maringgai, Lamtim, dari tahun 2015 sampai dengan 2016.

Menurut JPU Faisal Cesario terdakwa melanggar pasal Pasal 12 huruf (e) UU RI No.31/1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan Tipikor dalam dakwaan primer dan Pasal 11 UU RI No.31/1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan subsider.

(tom/ftu)