LAMPUNG TIMUR
Evi Darwati (tom/pin)
03/7/2017 14:54:51
164

Diduga Simpangkan Dana JKN, Evi Penuhi Panggilan Penyidik

Harianlampung.com - Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, Evi Darwati mendatangi Polda Lampung untuk memenuhi panggilan penyidik terkait kasus dugaan penyimpangan dana Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pantauan harianlampung.com, Evi Darmawati mendatangi Mapolda lampung sekitar pukul 11.00 WIB memakai kerudung dan baju hijau didampingi dengan penasehat hukumnya Resmen Kadafi. Keduanya langsung menuju kantor Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Lampung dan kemudian diperiksa di ruang Subdit III Krimsus Polda Lampung.

Sekitar pukul 12.00WIB Evi terlihat menuju masjid untuk menunaikan sholat Dzuhur. Usai menunaikan sholat, sembari menuju kantin Polda, Evi enggan menjawab pertanyaan wartawan terkait perkara yang menimpahnya."Silahkan ke pengacara saya," kata Evi di Mapolda, Senin (3/7).

Menurut penasehat hukumnya, Resmen Kadafi kedatangan kliennya untuk menghormati panggilan penyidik. Namun, pemanggilan ini sebagai praduga tak bersalah.

“Klien saya membantah menerima uang sebesar Rp 48 juta dari stafnya Rere. Kadis tidak menerima uang, bingkisan atau semacamnya," kata Kadafi.

Menurut Kadafi, sebaiknya penyidik agar membuka tabir pada kasus yang menimpah kliennya tersebut."Harus dibuka, siapa yang bawa duit, dan sumber duit," ujarnya.

Sebelumnya, Direktoran Kriminal Khusu Polda Lampung menetapkan Evi Darwati, Kepala Dinkes Lamtim beserta Rere, staf Dinkes Lamtim sebagai tersangka dalam kasus penyimpangan dana proyek Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Dinkes Lamtim.

"Kami sudah menetapkan E (Evi Darwati) sebagai tersangka terkait kasus penyimpangan dana proyek JKN di wilayah Lamtim," kata Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung Kombes Pol Rudi Setiawan, di Lampangan Saburai Enggal, Senin (19/6).

Terkait peranan tersangka, Rudi mengutarakan, kedua tersangka memiliki peranan yang sama. Keduanya diduga meminta jatah uang kepada 34 Puskesmas di Lampung Timur yang masing-masing mendapat alokasi JKN sebesar Rp 1 miliar. Uang diminta secara sukarela maupun paksa kepada jajaran masing-masing puskesmas di Lampung Timur.

"Apakah uang akan dialirkan ke mana oleh kedua tersangka, yang jelas keduanya diduga melanggar Pasal 12 ayat E Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," pungkasnya.
(tom/ftu)