LAMPUNG TIMUR
Usman Effendi. (tom/pin)
07/7/2017 08:11:47
232

Jaksa Diminta Tetapkan 4 Mantan Kadis DKP Lamtim Jadi Tersangka

Harianlampung.com - Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Lampung Timur (Lamtim), Usman Effendi meminta jaksa menetapkan empat kepala DKP Lamtim sebagai tersangka.

Keempat kepala DKP Lamtim sebelum Usman, dinilai telah menikmati uang setoran yang seharusnya masuk ke kas daerah karena diperoleh dari aset milik Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

Dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (6/7), Usman juga meminta Majelis Hakim yang dipimpin Mansyur dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada dirinya.

“Saya terzolimi. Demi Allah, Tuhan yang akan mengadili nanti tentang mereka ini. Bahkan bukan hanya di dunia di akhirat juga," kata Usman Efendi usai membacakan pembelaan terkait kasus pengelolaan pabrik es di TPI Kuala Penet Kebupaten Lamtim dan dana pengelolaan maupun pemanfaatan alat berat eksavator di DKP Lamtim.

Usman mengaku hanya ingin mengamankan aset daerah. Oleh karena itu, dia melakukan regulasi perubahan manajemen yang dialihkan ke koperasi. Penanggung jawab manajemen selaku pabrik es mutlak yang lama.

"Nah inilah yang membuat mereka sakit hati kepada saya," ucapnya saat membacakan pembelaan dalam sidang yang digelar di PN Tanjungkarang, Kamis (6/7).

Dalam pembelaannya, terdakwa mengaku tidak pernah minta uang dari pabrik es tetapi mereka datang menyerahkan dana yang kemudian disetorkan ke rekening pemda di Bank Lampung pada 27 Oktober 2016. "Saya melakukan regulasi yang tidak pernah dilakukan kepala dinas sebelumnya," ujarnya.

Sambil meminta keadilan, Usman mengatakan, pada November 2016, soal dana tersebut sudah dikonsultasikan kepada Kasipidsus Lampung Timur, M Arif Ubaidillah tentang keuangan yang ada di pabrik es agar diusut. "Namun, saya yang dibui dan diputar-balikan fakta dan saya benar-benar merasa terzolimi," ucapnya.

Menurut terdakwa, pada 2015 ada Rp70 juta sisa hasil usaha bersih yang harus disetorkan ke kas pemda. Sedang selama delapan bulan pada 2016, ada Rp79 juta.

Dalam pembelaannya tersebut, penasehat hukum terdakwa, Azwar Arifin mengatakan, apa yang dilakukan terdakwa ini bukan tindak pidana karena uang yang dimasukan ke kas negara pada 27 Oktober 2016. “Sedangkan ia dipanggil sebagai terperiksa pada 6 Desember, jadi bukan pidana," katanya saat diwawancarai wartawan usai sidang.

Menurutnya, tidak pernah terjadi tindak pidana korupsi dengan alasan apa yang dilakukan terdakwa adalah penyelamatan negara dan terbukti tidak masuk rekening dia dan tidak dinikmati. Justru dikumpulkan di stafnya kemudian disetorkan ke kas pemda.

Sebaliknya, dana yang diperoleh dari aset yang sama pada 2013, tidak setorkan ke kas pemda. Oleh sebab itu, dia minta kliennya dibebaskan dan meminta jaksa memeriksa para kepala dinas sebelum terdakwa  "Ini tanda tanya besar. Apakah jaksanya harus diganti semua dulu baru diperiksa," kata Azwar.

Sebelumnya, terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Abi Bayu, selama satu tahun dan enam bulan penjara. Selain itu, terdakwa juga dibebankan untuk membayar denda sebesar Rp 50 juta subsideir tiga bulan penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 11 UU No.31/1999 yang diubah dan ditambah dengan UU No.20/2001 tentang perubahan atas UU No.31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo.Pasal 64 ayat (1) KUHP.
(tom/mfn)