METRO
Sumarju Saeni. (pin/ist)
10/8/2017 17:11:42
183

Bimtek PSM di Kota Metro

Harianlampung.com - Semua sektor pembangunan memiliki keterkaitan yang erat satu dengan yang lain. Perubahan yang terjadi pada setiap bidang pembangunan, akan berdampak terhadap perkembangan di bidang lainnya.

Demikian Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni dalam Bimbingan Teknis Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Kamis (10/8), di Kota Metro.

Sebagai contoh, fluktuasi di bidang pembangunan ekonomi beberapa tahun lalu yang diakibatkan krisis moneter, menimbulkan implikasi luas terhadap pembangunan sektor kesejahteraan sosial.

Dalam kaitan inilah, pemerintah menyadari betapa perlunya pembangunan sosial. Fungsi pembangunan di bidang kesejahteraan sosial adalah untuk mengupayakan agar berbagai masalah sosial seperti masalah kemiskinan dan keterlantaran, kecacatan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, ketertinggalan/keterpencilan, serta korban bencana dan akibat tindak kekerasan dapat ditangani secara terencana, terpadu dan berkesinambungan.

Menurut Sumarju, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian warga masyarakat yang menyandang permasalahan sosial.

Upaya mengangkat derajat kesejahteraan sosial tersebut, dapat dipandang sebagai bagian dari investasi sosial yang ditujukan untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM Bangsa Indonesia, sehingga mampu menjalankan tugas-tugas kehidupannya secara mandiri sesuai dengan nilai-nilai yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam hal ini, pembangunan kesejahteraan sosial dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi kesenjangan sosial ekonomi serta berbagai kecenderungan primordialisme dan eksklusivisme yang mengancam tatanan hidup Bangsa Indonesia.

"Bila diabaikan maka akan mengarah pada terjadinya friksi dan konflik horizontal, sehingga pada gilirannya dapat menimbulkan disintegrasi sosial yang menurunkan harkat dan martabat bangsa," katanya.

Perkembangan pembangunan kesejahteraan sosial saat ini diwarnai oleh adanya perubahan paradigma pembangunan nasional, yang bergeser dari sentralistik ke arah desentralistik.

Hal ini merupakan penjabaran dari kebijakan pemerintah untuk memberikan peran dan posisi yang lebih besar kepada masyarakat sebagai pelaku dan pelaksana utama pembangunan.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemui adanya ekses negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial.

PSM sebagai relawan sosial yang merupakan salah satu mitra kerja Pemerintah, berkedudukan di desa/kelurahan diharapkan mampu berperan dalam inisiasi gerakan masyarakat dalam penanganan masalah sosial.

Sebagai pendamping bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan sekaligus mendampingi penerima manfaat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Sementara Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung Ida Yulestinawati mengatakan, Bimtek PSM ini merupakan angkatan II yang diikuti 40 peserta utusan dari Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan.
(rls/her)