PESISIR BARAT
Rapat koordinasi ruang rapat bupati. (eva/pin)
01/11/2017 17:53:02
85

Pemkab Pesibar Tolak Rencana Pendirian BPRS Lampung Barat

Harianlampung.com - Pemerintah Kabupaten Pesisir Barat memutuskan untuk menunda realisasi permohonan untuk mendirikan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) yang diajukan pemkab Lampung Barat. Alasannya, Pemkab Pesibar tengah berencana mendirikan perusahaan daerah yang saat ini tengah dikaji.

Keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi terkait pengajuan permohonan untuk mendirikan BPRS kepada pemkab Pesisir Barat melalui Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) setempat.

Keputusan itu merupakan hasil rapat koordinasi DPMPTSP Pesisir Barat dengan Bupati Pesisir Barat, Agus Istiqlal, Staf ahli bidang Sumber Daya Manusia (SDM), Juaini Eka Putra, Asiten Bidang Perkenomian, Pembangunan dan Kehumasan, Syamsu Hilal, serta beberapa dinas terkait yang dipusatkan di ruang rapat bupati setempat, Rabu (01/11), sekitar pukul 10.30 WIB.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Asisten, Syamsu Hilal terkait perlunya koordinasi dan jawaban yang akan diberikan dari pemkab Pesisir Barat terhadap pengajuan permohonan pendirian BPRS tersebut.

“Tentunya untuk memberikan masukan kepada bupati tentang langkah yang harus diambil terkait adanya pengusulan tersebut," jelas Kepala DPMPTSP, Jon Edward kepada harianlampung.com.

Alasan dilakukanya penundaan atas pengajuan untuk mendirikan BPRS tersebut, karena saat ini pemkab Pesibar merencanakan akan mendirikan perusahan daerah yang saat ini tengah dilakukan pengkajian secara akademis. "Untuk itu atas saran dari bupati dan dinas terkait agar permohonan tersebut ditunda dengan alasan Pemkab Pesibar memiliki rencana akan mendirikan Rusda itu," kata Jon.

Selain itu, adanya pertimbangan lain seperti halnya yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 21 tentang Perbankan Syariah, bahwa terkait perizinan, bentuk badan hukum, anggaran dasar dan kepemilikan, yakni setiap pihak yang akan melakukan usaha Bank Syariah atau UUS wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Syariah atau UUS dari Bank Indonesia.

“Itu juga sebagai acuan terhadap penolakan dari Pemkab Pesibar terhadap pengajuan permohonan pendirian BPRS itu, karena pihak dari Lampung Barat belum memilik izin dari Bank Indonesia," tandas Jon.
(eva/yls )