PESISIR BARAT
Gubernur Ridho cek pembangunan komplek kantor Bupati Pesibar.(eva/pin)
25/1/2018 16:44:36
726

Gubernur Ridho Dukung Pembangunan Perkantoran Pemkab Pesibar

Harianlampung.com - Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, merestui dan mendukung penuh program pembangunan komplek perkantoran Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar), yang saat ini geliat pembangunannya sudah berlangsung sejak Tahun 2017.

Demikian disampaikan Ridho, disela-sela kegiatan Kunjungan Kerja (Kunker) Gubernur Lampung, saat meninjau lokasi pembangunan komplek perkantoran Bupati dan DPRD, Kamis (25/1), demi percepatan akselerasi pemerintah khususnya dalam sektor pemerintahan. 

"Karenanya Pemprov Lampung mendukung penuh komitmen Bupati dan Wakil Bupati dalam melakukan pembangunan gedung Bupati dan DPRD," tegas Ridho, dalam wawancaranya dengan sejumlah awak media.

Menurut Ridho, dukungan tersebut dibuktikan dengan komitmen Pemprov Lampung untuk ikut menyumbangkan anggaran sebesar Rp10 Milyar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018. 

"Hal tersebut tidak terlepas dari koordinasi Bupati-Wakil Bupati dengan Pemprov Lampung. Mudah-mudahan kedepannya bisa dianggarkan lagi untuk membantu percepatan pembangunannya kedepan," ungkap orang nomor wahid di Lampung itu.

Lebih jauh dikatakannya, pihaknya cukup mengapresiasi langkah Kepala Daerah dalam melakukan pembangunan komplek perkantoran tersebut yang dinilainya cukup megah namun tetap menjunjung tinggi kearifan lokal itu. 

"Mudah-mudahan komplek perkantoran ini bisa segera terwujud. Sejalan dengan perkantoran yang cukup bagus itu, saya mengharapkan kinerja pemerintahan juga berjalan dengan maksimal. Mengingat hingga saat ini masih banyak program yang menjadi PR baik Pemprov Lampung maupun Pemkab Pesibar terkait dengan kebijakan strategis daerah yang harus segera dilaksanakan seperti sektor pariwisata, penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM), pendidikan untuk menunjang program kebijakan strategis itu," pintanya.

Pada dasarnya, pemerintah pusat mengeluarkan larangan untuk pembangunan kantor baru, apabila disuatu daerah tersebut sudah memiliki kantor pemerintahan. Namun demikian, mengingat Pesibar yang merupakan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai kabupaten paling bungsu di Lampung, mendapat pengecualian dari pusat dengan diizinkan melakukan pembangunan komplek perkantoran. 

"Hal itu juga tidak terlepas dari upaya koordinasi bersama Pemkab Pesibar dan Pemprov Lampung ke pusat dalam hal upaya mewujudkan pembangunan ini. Maka diharapkan pembangunan ini menjadi penunjang maksimalnya kinerja pemerintahan di Pesibar," pungkas Ridho. 
(eva/fik)