PRINGSEWU
Sosialisasi UU Ormas di Hotel Regency (lis/yls)
31/10/2017 13:08:09
162

Kesbangpol Pringsewu Gelar Sosialisasi UU Ormas

Harianlampung.com - Kantor Kesbangpol Kabupaten Pringsewu menggelar sosialisasi Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang  Organisasi Kemasyarakatan yang telah disahkan jadi UU Ormas. Sosialisasi digelar  di Hotel Regency Tambahsari, Kecamatan Gadingrejo, Selasa (31/10).

Acara ini menghadirkan nara sumber DR.HS.Tisnanta dosen  FH Unila dan dari Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus dengan moderator Nandang Suprianto. Usai paparan, acara dilanjutkan dengan sesi tanya jawab.‎

Agenda tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari perwakilan eleman seperti Ormas kepemudaan, keagamaan, Parpol, LSM, Pers, tokoh agama dan masyarakat.

Kepala Kesbangpol Ibnu Harjianto menjelaskan, bahwa kegiatan tersebut berdasarkan DPA kegiatan Kantor Kesbangpol tahun 2017. Adapun maksud dan tujuannya, ‎sebagai sosialisasi review PERPPU NO.2 Tahun 2017 menjadi UU no 2 th 2017, agar para ormas memahami tentang Undang-Undang Ormas.

Disamping itu supaya Ormas se-Kabupaten Pringsrwu dapat  berperan aktif ikut menyukseskan visi dan misi dan pembangunan di Pringsewu."Terpenting lagi, ormas memahami aturan dengan berpedoman pada AD dan ART maupun program kegiatan menyesuaikan dengan aturan dan perundan-undangan yang berlaku," harap Ibnu Harjianto.

Mewakili Bupati Pringsewu Sujadi membuka acara tersebut, Harjianto menyampaikan, Pemkab Pringsewu mendukung dan mengapresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut.  Ini penting untuk memberikan pemahaman setelah Perppu Ormas tersebut resmi menjadi Undang-Undang atas persetujuan DPR.

Ia mengatakan, dalam UU Ormas yang baru itu,  disebutkan bahwa ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk ‎oleh aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Kepala Kesbangpol Pringsewu mengatakan, selain itu ormas wajib mencantumkan Pancasila sebagai azas organisasi di Indonesia. "Hal tersebut sebagai upaya pemerintah untuk mengatur agar kehidupan ormas yang ada di Indonesia keberadaannya seiring sejalan dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan UU Negara RI tahun 1945," ujarnya.

Bukan malah sebaliknya, yang dapat merongrong kedaulatan negara atau mengembangkan paham yang bertentangan dengan dasar negara."Sebab gangguan-gangguan ini jika dibiarkan maka secara luas akan mengancam persatuan Nasional dan toleransi didalam masyarakat yang pada gilirannya akan memperlambat laju pembangunan,"imbuh H.Ibnu Harjianto.

Dalam kesempatan itu pemateri DR.Tisnanta memberikan materi tentang ‎Review Perppu No.2 tahun 2017 dan ‎dari Kesbangpol Provinsi Lampung Herdaus memaparkan tentang Tata cara Legalitas Ormas berdasarkan Perppu No.2 tahun 2017 tentang perubahan atas UU No,17 tahun 2013 tentang Ormas.
(lis/yls)