TULANGBAWANG
Pattimura dan Pansus SGC DPRD Tuba. (fik/pin)
08/11/2017 16:24:14
736

DPRD Lampung Pertimbangkan Dibuat Pansus SGC

Harianlampung.com - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung akan mempertimbangkan dibuatnya panitia khusus (pansus) untuk menangani permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Sugar Group Company (SGC).

Wakil ketua II DPRD Lampung, Pattimura usai menerima laporan dari Pansus SGC Tuba dan pendemo yang tergabung dalam front lampung menggugat (FLM) diruangannya, mengatakan, pihaknya akan segera menindaklanjuti laporan tersebut dan akan segera mengambil langkah-langkah.

"Kami akan tindaklanjuti sesuai kapasitas, kami akan bantu advokasi, dan kalau perlu kita bentuk pansus di provinsi, nanti yang nangani Komisi I," kata Pattimura, Rabu (8/11).

Menurutnya, sudah seharusnya semua pihak mendukung untuk penuntasan masalah HGU PT.SGC untuk segera diselesaikan, karena saat ini sudah terasa di tengah masyarakat.

"Harus ada yang melawan, jangan sampai karena satu dua orang ini menyengsarakan masyarakat Lampung. Ini sudah seperti negara dalam negara, kita sudah merdeka. Tapi ini seperti penjajahan. Penjajahan zaman modern," kata legislatif fraksi Gerindra Lampung itu.

Selain itu, sebelumnya pihaknya sudah memanggil BPN Lampung untuk meminta peta digital dan peta keseluruhan SGC, namun menurutnya BPN Lampung sepertinya setengah hati dalam memberikan data-data tersebut.

"Kita minta Peta Digital, peta keseluruhan HGU SGC, mereka hanya memberikan titik-titiknya saja. Begitu juga masalah yang lainnya, terkesan setengah hati," kata Pattimura.

Sekretaris Partai Gerindra Lampung itu berjanji sebagai wakil rakyat, pihaknya akan memperjuangkan hak masyarakat yang sudah dicaplok oleh SGC.

"Ini seperti VOC zaman penjajahan, jika terus-terusan tidak ada perlawanan maka akan terus dijajah di Lampung ini. Jangan semuanya mereka mau ngatur semua orang di Lampung ini, dengan uang, semua tidak bisa selesai dengan uang, hak masyarakat harus diutamakan," tegasnya.

Sementara, Ketua Pansus SGC DPRD Tulangbawang, Novi Mirzani, mengungkapkan, pihaknya akan memanggil Bupati Tulangbawang Hanan A Razak untuk mempertanyakan upaya pemkab menyelesaikan permasalahan antara perusahaan dan warga itu.

“Sebelumnya kita sudah panggil BPN tapi tidak hadir, kedua Bappeda dan Badan Penanaman Modal, juga Sekda tidak juga hadir. Nanti kita panggil bupatinya, karena dia sebagai kepala daerah yang punya kebijakan tertinggi di daerahnya,” jelasnya.

Novi menungkapkan, PT.SGC telah banyak melakukan pelanggaran, melalui pansus pihaknya akan terus memperjuangkan hak-hak warga yang telah direnggut oleh SGC. Meski anggota pansus yang semula 17 anggota kini hanya tersisa 4 orang dari fraksi Hanura, Gerindra, dan PKS, ia menegaskan tidak akan ikut mundur dari pansus.  

“SGC ini Ada tindak pidananya ada penyerobotan tanah di sini yang merugikan warga, selain itu rawa bakung juga masuk dalam HGU SGC, itu jelas pidana. Kami sebagai wakil rakyat akan terus berjuang,” tegasnya.

Diketahui, sekelompok massa dari berbagai organisasi yang tergabung dalam Front Lampung Menggugat menggelar aksi di halaman kantor DPRD Provinsi Lampung, Rabu (8/11). Mereka meminta fraksi yang tergabung dalam Panitia Khusus  Sugar Group Company (Pansus SGC) segera mengusir perusahaan gula tersebut dari tanah Sang Bumi Ruwai Djurai. Pasalnya SGC melalui perusahaan-perusahaan pemegang hak guna usaha (HGU) dinilai menyerobot tanah warga di Kabupaten Lampung Tengah dan Tulang Bawang.

Koordinator Umum Front Lampung Menggugat Aprino Prihantiono menyampaikan  pengusiran terhadap SGC harus dilakukan jika empat tuntutan mereka tidak dapat dipenuhi. Pertama, lakukan penelitian ulang terhadap seluruh berkas laporan operasional SGC. Kedua, lakukan pengukuran ulang luas lahan HGU PT Garuda Panca Artha (PT GPA) dan anak perusahaan SGC lainnya. Ketiga, lakukan perhitungan ulang besar pajak dibayar SGC. Terakhir, meminta SGC menghentikan campur tangan pendanaan pilkada di Lampung.

“Jika keempat poin ini tidak dilakukan, maka usir segera SGC karena tidak ada manfaatnya bagi masyarakat Lampung, malah menimbulkan kesengsaraan rakyat berkepanjangan serta merusak sistem demokrasi,” ujar Apriono.

Sekretaris Koordinator Edwinta menambahkan konflik pertanahan ini sudah cukup lama terjadi, namun tidak pernah ada penyelesaian. Menurut mereka sejak hadirnya SGC, penduduk asli yang berdomisili di sekitar perusahaan telah mengorbankan harta, keluarga, bahkan nyawa untuk mendapatkan hak-hak mereka. “Tapi usaha mereka selalu kandas oleh kekuatan uang perusahaan,” ujarnya.

Edwinta juga menjelaskan berdasarkan data yang mereka himpun, terdapat perbedaan luas lahan yang dikuasi SGC. Saat masih di bawah Salim Group izin lokasi hanya seluas 138.904 hektare. Sedangkan ketika dimiliki PT GPA, lokasi yang dikuasai mencapai 48.891.780 hektare.

“Berarti retribusi yang diterima pemerintah kabupaten Tulang Bawang jauh dari yang seharusnya dibayarkan. Ini sudah jelas terjadi pelanggaran HAM karena terjadi penyerobotan tanah dan potensi kerugian negara,” katanya.

Perwakilan masyarakat Gedung Meneng, Sudirman saat dilokasi rapat hearing bersama DPRD Lampung, mengaku, bahwa mereka merasa kesusahan dalam mendapatkan sertifikat lahan, akibat dari kekejaman PT SGC.

"Kehidupan kami di pedalaman sana susah, padahal kami adalah lebih dahulu menempati kampung, tapi kondisi kami seperti terjajah " kata dia

Oleh karena itu, dia mengharapkan wakil rakyat tempatnya mengadukan keluhan selama ini, mampu mengatasi dan menyelesaikan permasalahan HGU PT SGC.

"Kami harapkan wakil kami ini untuk mengukur ulang HGU SGC, dan dimana titik -titik yang memang ijinnya jelas, dan mana yang betul-betul punya warga.

"Kenapa kok laut pun mereka ambil, dimana hak izinnya, mereka ngambil izin itu," kata dia.
(fik/iqb)