TULANGBAWANG
Kantor DPRD Tubabar. (tbgus/fix)
17/11/2017 09:32:41
195

Bimtek DPRD Tubabar Tahun 2015 Tidak Sesuai Ketentuan, Sekwan Buang Badan

Harianlampung.com - Pelaksanaan Bimbingan teknis (Bimtek) pendalaman tugas Anggota DPRD pada Sekretariat Dewan periode anggaran 2015, diduga tidak sesuai ketentuan.

Pasalnya, Sekwan DPRD Mulkan Hamid, menganggarkan belanja kursus, pelatihan, sosialisasi bimtek sebesar Rp. 1 Milliar dengan realisasi Rp. 888 Juta atau 86,72 persen. Hasil pemeriksaan uji petik, diketahui bahwa realisasi belanja bimtek anggota DPRD dalam rangka kegiatan pendalaman tugas tersebut belum sesuai ketentuan sebesar Rp.246 juta.

Hasil pemeriksaan secara uji petik, menurut LHP BPK RI, diketahui  bahwa realisasi belanja bimtek anggota DPRD dalam rangka kegiatan pendalaman tugas tersebut belum sesuai ketentuan. Bimtek diselenggarakan oleh pihak fakultas yang bukti sertifikatnya ditandatangani oleh dekan atau ketua pusat studi tingkat fakultas, kegiatan bimtek dilakukan dengan membayar biaya kontribusi kepada penyelenggara bimtek.

Terkait laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Tulangbawang Barat Tahun Anggaran 2015 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Nomor : 18C/LHP/XVIII.BLP/05/2016 dari hasil pemeriksaan BPK tersebut pada tanggal 20 mei 2016 mencatat beberapa konfirmasi dengan ketua studi disalah satu fakultas, mengatakan bahwa tidak mengetahui perihal kegiatan bimtek oleh rekan-rekan anggota DPRD Kabupaten Tulangbawang Barat yang diselenggaran di fakultasnya.

Terkait hasil temuan BPK ini Wartawan Harian Bandar Lampung News menyambangi ruangan Sekwan Mulkan Hamid,

akan tetapi tidak berada ditempat.

Sementara itu, Kabag Keuangan Mawardi diruang kerjanya mengatakan bahwa sekwan tidak mau diwawancarai terkait LHP BPK RI tersebut.

Mawardi justru mengaku bahwa LHP BPK RI itu, terkait temuannya, sudah pernah selesai ditingkat Kejaksaan negeri Menggala.

"Ini masalah sudah selesai di Kejaksaan, yang membawa berkas itu saya sendiri, yang bawa ke kejaksaan, kalau perihal selanjutnya saya tidak tahu,"ujarnya.

Saat ditanyakan kembali, siapa saja waktu itu yang di periksa Kejari Menggala?, Mawaradi mengaku bahwa PPTK yang lama.

"Ya PPTK yang lama, serta penyelesaiannya dalam berkas LHP tersebut di Kejaksaan itu," tegasnya yang terkesan mengelak dari pertanyaan.
(tbgus/fix)