WAYKANAN
Ribuan masa SPPN dalam aksinya.(pin/her)
01/2/2018 11:23:36
728

Ribuan Masa SPPN VII Inspeksi Lahan Sengketa

Harianlampung.com - Sebanyak 1.500-an pengurus dan anggota Serikat Pekerja PTPN VII (SPPN VII) menginspeksi lahan yang semula milik PTPN VII dan kini sedang dalam sengketa dengan PT Bumi Madu Mandiri (BMM) di Distrik Bunga Mayang, Rabu (31/1).

Mereka adalah karyawan PTPN VII dari unit kerja wilayah Lampung dan Kantor Direksi PTPN VII.

"Kami datang ke sini atas kesadaran bersama untuk memastikan keberadaan lahan yang sedang dalam proses hukum akan kami ambil alih lagi dari PT BMM melalui upaya hukum yang lebih tinggi,” kata Ferry Rosadiansyah, kordinator aksi.

Dengan 12 unit bus, puluhan mobil, dan sepeda motor, mereka berkerumun dan menggelar orasi. Aksi damai tersebut merupakan lanjutan dari aksi sehari sebelumnya (Selasa, 30/1) di Blambangan Umpu yang menuntut PN Blambangan Umpu menunda sita eksekusi atas lahan tersebut.

Walaupun aspirasi kami kemarin sudah diakomodasi oleh PN Blambangan Umpu dan didukung Kapolres Way Kanan, kami tetap ke lokasi lahan sengketa ini untuk memastikan lahan tersebut aman.

Kami yakin, upaya PK kami dikabulkan Mahkamah Agung RI karena kami punya bukti-bukti baru yang kuat untuk diajukan kembali,” kata dia.

Massa sudah memenuhi pelataran PG Bunga Mayang sejak pagi. Setelah briefing dan berorasi internal, mereka bergerak menuju lahan seluas 4.650 hektare yang sebagian besar telah dikuasai PT BMM.

Mengutip kronologis sengketa lahan tersebut, Ferry secara singkat mengatakan sejak tahun 1972 lahan seluas 4.650 hektare itu telah diserahkan negara untuk dikelola oleh PTPN VII. Lahan tersebut berasal dari konsensi HGU PT Dasaat. Namun, saat era reformasi berlangsung, banyak oknum masyarakat yang menguasai secara sepihak tanpa bisa dibendung.

"Waktu reformasi kan kondisi sosial politiknya seperti itu tidak bisa dibendung. Dengan pertimbangan stabilitas nasional, PTPN VII memilih jalur diplomatis dan upaya hukum. Tetapi, upaya formal itu selalu menemui jalan buntu. Saat PTPN VII mengupayakan penyelesaian tuntutan warga PT BMM masuk dan menguasai lahan tersebut.

Dan yang lebih ironisnya lagi, Pemkab Way Kanan secara sepihak menerbitkan izin lokasi perkebunan kepada PT BMM. Nah, ini yang sedang kami gugat dan sampai saat ini masih dalam proses hukum,” tambah Ferry.

Untuk itu, pihak PTPN VII akan terus mempertahankan dan berupaya maksimal secara hukum untuk mengembalikan aset negara yang telah dirampas oleh perusahaan swasta tanpa hak.

“Ini aset negara yang harus diselematkan. Tim hukum kami sudah melayangkan gugatan PK ke Mahkamah Agung sejak 17 November 2017 dan saat ini bukti-bukti baru yang kami ajukan sedang dalam pemeriksaan MA. Jadi, jika PN Blambangan Umpu mau melakukan sita eksekusi, itu berarti tidak menghormati hukum,” tambah dia.

Inspeksi massa ke lokasi objet lahan 4.650 berakhir sekira pukul 14.00. Mereka berkomitmen akan datang kembali bersama-sama dengan massa yang lebih banyak lagi mengikut sertakan wilayah Sumsel dan Bengkulu ketika dibutuhkan demi menyelamatkan aset negara.

Sementara itu Rosi mewakili GM Pabrik Gula Bungamayang mengatakan berterima kasih atas bantuan seluruh anggota SPPN VII telah berjuang untuk mempertahankan lahan yang merupakan aset Negara. “Terima kasih atas dukungan seluruh anggota SPPN 7. Ini penting karena merupakan bagian dari jihad mempertahankan hak yang merupakan aset negara. Sebab, hasil dari pemanfaatan aset ini adalah untuk kepentingan bangsa, rakyat Indonesia,” kata dia.
(her)