POLITIK
Sidang DKPP (pin/dok)
12/1/2017 16:55:44
0
65

DKPP Berhentikan 4 Komisioner KPU Halmahera Tengah

Harianlampung.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Kamis (12/01), menggelar sidang pembacaan putusan untuk 6 perkara dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Dari 6 perkara tersebut, putusan terberat dijatuhkan kepada 4 komisioner KPU Halmahera Tengah.  Mereka dipecat karena membangkang perintah KPU Pusat.

Keenam perkara tersebut adalah dari KPU Kabupaten Halmahera Tengah (2 perkara), Maluku Utara; Panwas Kabupaten Kampar, Riau; Panwas Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara; PPK, PPS, dan KIP Kabupaten Bener Meriah, Aceh; serta PPS Desa Kopeang, Mamuju, Sulawesi Barat.

Sidang putusan ini dilaksanakan di ruang sidang DKPP, Lt. 5 Gedung Bawaslu RI, Jakarta. Dari perkara-perkara tersebut, DKPP menjatuhkan sanksi paling berat kepada 4 Teradu dari KPU Halmahera Tengah. Perbuatan keempat Teradu dinyatakan terbukti melanggar kode etik, sehingga kepada mereka dijatuhkan sanksi pemberhentian secara tetap.

"Mengabulkan pengaduan Pengadu untuk seluruhnya. Menjatuhkan sanksi berupa Pemberhentian Tetap kepada Teradu I atas nama Hairudin Amir, Teradu II atas nama Sunarwan Mochtar, Teradu III atas nama Sofyan Abd. Gafur, Teradu IV atas nama Vera M. Kolondam selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Halmahera Tengah terhitung sejak dibacakannya Putusan ini,” demikian kutipan amar putusan DKPP yang dibacakan oleh Anggota Majelis Endang Wihdatiningtyas.

Perkara ini dibawa ke DKPP oleh dua Pengadu yakni oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Syahrani Somadayo dan Anggotanya serta oleh Donny Tri Istiqomah sebagai kuasa dari Calon Bupati Halmahera Tengah Muttiara T. Yasin.

Pokok perkara yang menjadi inti permasalahan adalah berkaitan dengan surat keputusan (SK) KPU Halmahera Tengah yang pernah menyatakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Halmahera Tengah, Muttiara T. Yasin dan Kabir Kahar tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai paslon.

Alasan TMS karena dari hasil verifikasi faktual KPU Halmahera Tengah, fotokopi ijazah SMA Muttiara tidak dilegalisasi secara sah. Orang yang menandatangani legalisasi tidak mengakui telah bertanda tangan. Selain itu, tidak ditemukan arsip atas fotokopi ijazah yang dilegalisasi tersebut.

Dengan dasar itulah KPU Halmahera Tengah berkesimpulan bahwa Muttiara T. Yasin tidak memenuhi syarat. Keputusan TMS tersebut dituangkan dalam SK Nomor 23/Kpts/KPU-Kab.029.434418/X/2016.

SK TMS itu menjadi masalah karena Muttiara mampu menunjukkan ijazah aslinya. Namun, hal itu tidak diindahkan oleh KPU Halmahera Tengah. KPU RI dan KPU Provinsi Maluku Utara juga telah mengingatkan agar SK 23 tersebut dikoreksi.

KPU RI dan KPU Provinsi menyebutkan, sepanjang ada bukti yang dapat memastikan bahwa calon lulus SMA/sederajat maka yang bersangkutan harus dinyatakan memenuhi syarat. Alih-alih mematuhi perintah atasannya, KPU Halmahera Tengah justru mengondisikan agar rapat penetapan pasangan calon dilakukan di menit-menit terakhir (injury time).

Perbuatan para Teradu yang tidak mematuhi perintah dari atasannya tersebut menurut DKPP telah masuk kategori pembangkangan kepada atasan. DKPP juga menilai, perbuatan Teradu yang tidak disiplin jadwal saat rapat pleno penetapan paslon meskipun alasannya menunggu komisioner yang belum hadir, membuktikan para Teradu tidak tertib dengan agenda penting dan menentukan. Hal seperti itu menurut DKPP sangat berbahaya bagi integritas penyelenggara Pemilu karena dapat menimbulkan syakwasangka yang buruk dari masyarakat.

Sidang putusan ini Majelis diketuai oleh Prof. Jimly Asshiddiqie dengan Anggota Dr. Nur Hidayat Sardini, Saut Hamonangan Sirait, Dr. Valina Singka Subekti, Ida Budhiati, dan Endang Wihdiatiningtyas. Sidang juga diikuti secara video conference di masing-masing Kantor Bawaslu Provinsi asal perkara.
(pin)
Komentar (0)
Belum ada komentar
Silakan tulis komentar Anda. Bagian yang bertanda * harus diisi