POLITIK
Ririn Kuswantari. (pin/dok)
19/5/2017 15:17:41
244

Pengamat : Komisi I DPRD Lampung Tak Transparan

Harianlampung.com - Pengamat hukum dari Universitas lampung (Unila) Yusdianto, meminta kepada komisi I DPRD Lampung bersikap transparan terhadap hasil Rapat dengar pendapat (hearing) bersama Direktorat Narkoba Polda Lampung

Penyebabnya Ketua Komisi I DPRD Provinsi Lampung Ririn Kuswantari melarang wartawan meliput hearing yang diadakan pada Kamis (18/5) siang itu. Padahal materi hearing mengenai tuntutan Gerakan Mahasiswa, Masyarakat Lampung (Gemmala) atas penembakan tiga terduga bandar narkoba bersifat umum dan publik.

“Artinya ada sesuatu yang dalam hearing itu, yang mereka sembunyikan dari publik. Ini harus dibuka segera " ungkap Yusdianto, kepada harianlampung.com, Jumat (19/5).

Ditegaskan dosen hukum Unila itu, hal yang tidak boleh diketahui sudah diatur dalam Undang-Undang informasi publik tahun 2008. Lebih lanjut dia mengatakan, Komisi I sebagai perwakilan publik berkewajiban menjaga transparansi dan keterbukaan informasi. Terlebih materi yang dibahas menyangkut narkoba, pelaku, korban dan polisi.

Ia juga mendesak Komisi I menjelaskan alasan hearing digelar tertutup, bahkan sampai menghalangi wartawan untuk masuk. Tujuannya agar tidak timbul dugaan atas perkara tersebut, terlebih materi yang dibahas menyangkut korban meninggal yang diduga akibat tindakan represif aparat kepolisian.

Diketahui, melarang wartawan untuk meliput Rapat Dengar Pendapat (RDP) atau hearing dengan Direktorat Narkoba Polda Lampung, terkait penembakan mati tiga terduga bandar narkoba beberapa waktu yang lalu.

RDP tertutup bagi wartawan berlangsung di ruang rapat Komisi I, Kamis (18/05) sekira pukul 14:00 WIB. Para pekerja pers yang mencoba mengikuti dilarang masuk oleh dua petuga Satpol PP.

"Ketua bilang enggak boleh masuk, rapat tertutup," ujarnya.

Beberapa staf Komisi 1 DPRD pun menegaskan hal yang sama. Mereka mengaku hanya mendapat perintah dari Ketua Komisi. "Ibu Ririn (Ririn Kuswantari) yang nyuruh media enggak boleh masuk,” katanya.
(fik/iqb)