POLITIK
Paripurna DPRD Tanggamus (zim/pin)
14/11/2017 20:36:50
117

Fraksi DPRD Tanggamus Kritisi APBD 2018

Harianlampung.com - Rapat Paripurna penyampaian Rancangan APBD Kabupaten Tanggamus Tahun Anggaran (TA) 2018 dan pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dilakukan di Ruang Rapat Utama DPRD setempat, kemarin (14/11).

Juru bicara (jubir) Fraksi Partai Demokrat Hajin M Umar mempertanyakan isu yang berkembang di tengah masyarakat tentang dugaan pengangkatan tenaga kerja sukarela (TKS) berdasarkan jual beli kursi, baik melewati legislatif maupun eksekutif.

"Jika merupakan salah satu program dalam pengentasan pengangguran maka harusnya bukan mendorong lewat perekrutan TKS baru, namun dengan cara mendorong majunya kegiatan perekonomian baik di bidang usaha kecil menengah (UKM), industri skala menengah, pertanian, jasa, dan lain sebagainya. Agar saudara Wakil Bupati mengklarifikasi hal tersebut," jelas Hajin.

Sementara jubir Fraksi PPP, Thoyib Syahmika menyampaikan pandangan dan kritik fraksinya terkait pembangunan yang telah dilakukan pemkab Tanggamus.

Ia menilai pembangunan saat ini terkesan asal-asalan dan amburadul, APBD pun hanya mengutamakan kepentingan eksekutif saja, Thoyib meminta agar APBD TA 2018 dapat lebih mengutamakan Kepentingan legislatif dan semua pihak. 

"Seperti pembangunan saat ini, hanya asal jadi saja, harusnya pembangunan lebih mengedepankan kualitas bukan asal-asalan. Kepentingan semua pihak harusnya juga diakomodir eksekutif dalam pembahasan APBD TA 2017," kata Thoyib. 

Jubir fraksi PDIP Yulistina memberi catatan hal-hal yang dianggap fraksinya merupakan permasalahan yang strategis, hal ini berdasarkan Permendagri No. 33 Tahun 2017 bahwa dalam menyusun APBD 2018 harus didasarkan pada prinsip seperti, pertama, harus sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah. Kedua, taat pada ketentuan perundangan yang berlaku dan memperhatikan rasa keadilan serta manfaat masyarakat. 

"Ketiga, tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal dalam perundangan. Keempat, transparan. Kelima, partisipatif, dan terakhir tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan aturan undang-undang yang lebih tinggi," kata dia. 

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tanggamus Rusli Shoheh langsung menanggapi kritikan tersebut, ia mengatakan bahwa apa yang disampaikan pandangan fraksi partai Demokrat dan PPP layaknya seperti kritik pada tingkat parlemen pusat.

"Terima kasih untuk pak hajin, seperti dalam rapat paripurna di DPR-RI saja," ungkap Rusli dan disambut gelak tawa anggota dewan lainnya 

(zim/iqb)