POLITIK
Ilustrasi (pin/dok)
20/11/2017 18:50:24
292

KPK dan BPN Siap Selesaikan Sengketa Aset PT.KAI Lampung

Harianlampung.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang hadir di Provinsi Lampung dalam rangka Koordinasi dengan PT.KAI Drive IV Tanjungarang Bandarlampung, untuk menyampaikan progress penyelesaian permasalahan aset tetap milik PT Kereta Api Indonesia.

Saut Situmorang mengatakan KPK hadir untuk PT. KAI Drive IV Tanjungkarang Bandarlampung dalam menyelesaian konflik lahan atau tanah yang selama ini di duduki masyarakat selama bertahun-tahun. KPK akan monitor permasalahan aset milik negara.

Saut mengatakan ada dua tujuan KPK membantu PT.KAI yaitu mensejahterakan rakyat indonesia dan meningkatkan daya saing.

“Bagaimana kita bisa bersaing dengan negara lain jika KAI di Indonesia selalu ada konflik masalah tanah dengan masyarakat, padahal banyak masyarakat yang ingin naik kereta api. Ke depan, KPK akan melakukan penguatan dan penyelesaian terhadap status, batas dan pengelolaan aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) di Provinsi Lampung,” katanya

KPK kata Saut juga akan menggandeng pihak BPN, untuk memastikan tidak terjadi konflik pertanahan dengan masyarakat di sekitar aset PT.KAI Lampung.

Sementara Sekjen ATR/BPN, Pimpinan M. Noor Marsuki mengatakan pada pengelolaan aset PT.KAI melalui sejarah yang panjang sejaka zaman penjajahan belanda

"Jadi ini sejarah panjang dalam pengelolaan status, batas, dan pengelolaan aset PT. KAI di Jawa maupun Sumatera salah sat nya di Provinsi Lampung,” ujarnya

Menurut Noor banyak permasalah konflik lahan yang dikuasai masyarakat di dekat jalur kereta api. Menyikapinya BPN siap membantu penyelesaikan permasalahan lahan milik PT.KAI yang ada di Provinsi Lampung tersebar di kabupaten/kota.

Ia juga membahas, kekuatan hukum dasar kepemilikan lahan milik PT.KAI yakni Groudkat. Menurutnya surat tersebut sudah merupakan dasar kepemilkan yang kuat. Jika mengacu berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 dan 41 Tahun 1959 sudah menjadi aset DKA sekarang PT. Kereta Api Indonesia (Persero), Tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) baik yang berasal dari pengambilalihan aset SS, nasionalisasi aset maupun yang diperoleh sendiri karena pengadaan tanah.

Noor mengatakan semua tanah aset PT. Kereta Api Indonesia (Persero) berkapasitas sebagai kekayaan negara yang dipisahkan dan tunduk kepada Undang-Undang Perbendaharaan Negara (ICW), Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970, Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 dan peraturan perundangan lainnya mengenai kekayaan negara.

Ia optimisti permasalahan sengketa lahan KAI akan segera selesai dengan bantuan KPK. BPN juga akan berkoordinasi dengan masyarakat mengenai pola pemanfaatan lahan, baik melalui sistem sewa atau pelepasan aset.

Terlebih pemerintah Pusat melalui Kementerian ATR/BPN diberi tugas Pak Presiden untuk menyelesaikan permasalahan konflik lahan aset milik negara dengan jangka waktu tahun 2025 selesai, sehingga seluruh bidang tanah bisa terdaftar di seluruh indonesia.

"Ada tiga aset milik negara yang akan kita selesaikan yaitu pertama Lahan perkebunan yang di duduki masyarakat di seluruh Indonesia, kedua aset PT.KAI dan ketiga tempat beribadah umat seperti masjid,gereja dan lainnya,” katanya

Sedangkan Direktur Utama PT KAI Edi Sukmoro mengatakan permasalahan Aset Tanah dan Bangunan PT Kereta Api Indonesia (persero) selalu menjadi isu hangat di Lampung. Akibat lemahnya pemahaman masyarakat dan pemangku kepentingan tentang Aset Negara yang telah dipisahkan menjadi Aset pemerintah yang dikuasai oleh PT KAI (Persero)

Aset itu termasuk penyertaan modal perusahaan. Masyarakat yang menempati maupun menggunakan aset PT KAI baik berupa lahan ataupun rumah perusahaan, harus segera menyerahkannya ke pada pemilik sahnya, yakni PT.KAI, demikian Edi Sukmoro
(iqb)