POLITIK
Budi Darmawan saat memperingati Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-72 Tahun 2017. (fik/pin)
07/12/2017 16:49:54
423

Kadis PU PR Budi Dharmawan Absen Dipanggil Bawaslu

Harianlampung.com - Kepala dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU PR) Provinsi Lampung, Budi Darmawan absen saat dipanggil Bawaslu Lampung, Kamis (7/12).

Menurut Sekretaris Dinas PU PR, Roni Witono, Budi Darmawan tidak hadir saat dipanggil Bawaslu untuk klarifikasi, karena sedang ke Jakarta, untuk persiapan peresmian Jalan Tol Trans Sumatera.

"Dia lagi di Jakarta untuk persiapan peresmian tol sumatera," kata Roni Witono, di Bawaslu Lampung.

Diketahui, Bawaslu Lampung, memanggil aparatur sipil negara (ASN) di Lingkup Pemprov Lampung yang diduga terlibat politik praktis.

Bawaslu telah melayangkan surat panggilan kepada Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lampung Budi Dharmawan.

Pemanggilan tahap awal itu untuk mengklarifikasi kaos yang dipakainya bertuliskan ‘Muhammad Ridho Ficardo Lanjutkan, Lampung’ saat acara jalan sehat dan sepeda santai, peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-46 Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) tahun 2017 dan Hari Bhakti Pekerjaan Umum (PU) ke-72 Tahun 2017 tingkat Provinsi Lampung di Lapangan Korpri, pada Minggu (26/11).

“Sudah dijadwalin, tanggal 7 (07/12) klarifikasi ASN atas nama Budi Dharmawan,” kata Komisioner Bawaslu Lampung Ade Arsy’ari.

Namun Ade, mengaku tidak mengetahui detail terkait pemanggilan tersebut, dan meminta wartawan menanyakan kepada Ketua Bawaslu Lampung.

“Saya Enggak tahu detailnya, coba tanya Ketua, mba Fatikhatul Khoiriyah sama Bang Iskardo P Anggar, dia orang yang buat suratnya,” kata Ade.

Ketua Bawaslu Lampung Fatikhatul Khoiriyah membenarkan bahwa undangan klarifikasi pada ASN yang menjabat Kadis PUPR Lampung itu.

“Tanggal 7, Kamis 7 Desember,” singkat  Khoir sapaan akrab Fatikhatul Khoiriyah, melalui pesan whatshappnya.

Sementara Anggota DPD asal Lampung Andi Surya menilai, sesuai UU bahwa ASN tidak boleh berpolitik, dikarenakan tugasnya melayani masyarakat. “Jadi enggak boleh terlibat politik,” kata Andi, Selasa (05/12) malam.

Menurut Ketua Yayasan Umitra ini, oleh karena itu jika ada ditemuan ASN yang terbukti terlibat politik itu maka nanti bisa dikenai sanksi. Sanksi meliputi sanksi ringan sedang dan berat, di antaranya teguran, tertulis dan bisa diberhentikan. Andi berharap, pada ASN agar netral, tidak boleh berpihak pada salah satu calon kepala daerah. “Sehingga tidak terlibat kepentingan sesaat,” katanya.

Mantan Anggota DPRD Lampung ini menambahkan, bagaimana jika yang didukung ASN itu sebutlah incumbent, kemudian ternyata kalah, nantinya bisa bermasalah.

“Sebaiknya lebih bagus ASN melayani masyarakat dengan baik,” ujarnya.

Disinggung terkait sikap Bawaslu mengundang klarifikasi pada ASN PUPR Lampung pada lusa mendatang ? Andi mengatakan, Bawaslu harus melakukan tugas pengawasan sesuai aturan, agar para ASN yang notabena terpapar politik bisa diawasi geraknya oleh Bawaslu. “Itu tugas Bawaslu. Saya setuju Bawaslu beri peringatan pada ASN,” jelasnya.
(fik/iqb)