POLITIK
JAPRI Hermawan (pin)
16/4/2018 21:40:07
667

JAPRI Minta KPU dan Bawaslu Bentuk Dewan Etik Periksa Rakata Institut

Harianlampung.com - Lembaga survey, Rakata Institut yang mengeluarkan rilis Pilgub Lampung tanpa petahana dengan mengundang 7 media dilaporkan ke Bawaslu dan KPU Lampung. Laporan tersebut dilakukan oleh Jaringan Pemuda Republik Indonesia (JAPRI).

Koordinator presidium JAPRI Hermawan, menilai rilis hasil survei lembaga tersebut tidak netral dan menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) gubernur Lampung.

“Kita menilai, rilis hasil sutvei lembaga ini menggiring opini masyarakat, menguntungkan salah satu pasangan calon,” kata pria yang akrab disapa Qiyai di KPU, Senin (16/4/2018).

Hermawan juga mendesak KPU membentuk dewan etik untuk memeriksa lembaga survei tersebut. Sebab Rakata Institut juga, belum terdaftar sebagai lembaga survei.

“Kita mendesak KPU membentuk dewan etik untuk melakukan klarifikasi dan investigasi. Sebab, seperti pernyataan ketua KPU beberapa waktu lalu, Rakata belum terdaftar di KPU,” katanya.

Menurut Hermawan, hasil survei yang dirilis lembaga survei Rakata Institute, telah membuat gaduh masyarakat dan merusak citra pemilihan gubernur Lampung. Diduga lembaga ini dibiayai oleh korporasi besar di Lampung.

“Dari hasil survei tersebut, diduga Rakata dibiayai oleh salah satu paslon yang di dukung oleh korporasi besar,” katanya.

Sebelumnya Ketua KPU Lampung, Nanang Trenggono menyebutkan, hingga saat ini baru satu lembaga survei yang terdaftar di KPU.

“Lembaga survei yang sudah melaporkan kepada KPU Provinsi Lampung baru Indo Barometer,” kata Nanang Trenggono, Jumat (13/4/2018).

Nanang menjelaskan, seharusnya lembaga survei yang release berkaitan dengan Pilgub Lampung 2018 melaporkan kepada KPU Lampung. Sebab hal ini diatur dalam UU dan PKPU.

“Wajib menyampaikan kepada publik secara transparan sumber dana atau pihak yang memberi dana kegiatan survei yang diekspose kepada publik. Seperti yang pernah dilakukan salah satu lembaga survei nasional. Jadi lembaga survei betul-betul menjaga integritas dan akuntabilitas aktivitas surveinya. Bila tidak, wajib diingatkan oleh Asosiasi Lembaga Survei terkait etika kegiatan survei,” jelasnya.

Tidak hanya itu, perlu diketahui bahwa direktur Rakata Institut adalah seorang ASN, yang mana Undang-undang telah mengatur bahwa ASN tidak diperbolehkan turut serta dalam berpolitik atau ASN harus Netral. Dengan adanya indikasi pelanggaran tersebut Japri meminta Bawaslu dan pihak terkait untuk menindak tegas siapapun oknum PNS yang ikut serta dalam berpolitik.
(pin)