POLITIK
Ketua Pokja IPMP (pin)
17/4/2018 20:52:51
625

Perizinan dan Kepastian Hukum Hambat Bisnis Udang

Harianlampung.com - Soal perizinan dan kepastian hukum menjadi soal utama yang harus segera dituntaskan guna mendukung investasi. Hal ini mengemuka saat rakor Proyek Strategi Lumbung Udang Nasional yang dipusatkan di Lampung.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Industri Maritim dan Peternakan (IPMP), Muhammad Nadjikh mengatakan, saat ini pemerintah harus merumuskan formulasi kebijakan yang terintegrasi untuk mengatasi permasalahan yang ada perizinan dan kepastian hukum guna menunjang Lampung menjadi lumbung udang nasional.

Rakor ini bertujuan untuk membangun dan mewujudkan koordinasi lintas lembaga untuk mendukung

Lampung sebagai Lumbung Nasional dalam rangka mengingkatkan ekspor perikanan Indonesia," katanya di Sheraton Hotel Bandarlampung  (17/4).

Dikatakan, sebelumnya Indonesia menempati peringkat kedua "Top Five Shrimp Exporters". Namun kini menjadi peringkat ke empat di bawah India, Vietnam, dan Ecuador. Hal ini mendorong Pemerintah kembali menjadikan Indonesia sebagai pengekspor udang.

Besarnya potensi dan pengaruh kontribusi ekspor udang terhadap perekonomian nasional, disikapi sangat serius oleh Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) melalui kelompok kerja industri perikanan, maritim, dan peternakan (IPMP). Untuk itu, Pokja IPMP melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Lampung sebagai representasi wilayah budidaya udang nasional. Lampung dinilai memberikan kontribusi besar terhadap suply udang nasional.
(her)