POLITIK
Paripurna DPRD Pesibar (pin)
24/4/2018 09:22:42
573

DPRD Pesibar Soroti Pelaksanaan Anggaran 2017

Harianlampung.com - DPRD Kabupaten Pesisir Barat, menggelar rapat paripurna penyampaikan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala Daerah tahun anggaran 2017, yang dipusatkan di gedung Dharmawanita Setdakab setempat, Senin (23/4).

Paripurna dipimpin wakil ketua I DPRD, M.Towil, di dampingi ketua DPRD Piddinuri, wakil ketua II AE.Wardhana Kasuma serta seluruh anggota DPRD setempat. Dihadiri bupati Agus Istiqlal,  Wakil Bupati, Erlina, unsur Forkopimda, dan seluruh OPD dilingkup Pemkab setempat.

Ketua Pansus LKPJ Tahun Anggaran 2017, Sri Suyanti, dalam laporannya menyampaikan hasil rekomendasi DPRD Kabupaten Pesisir Barat dari hasil pembahasan pansus baik secara internal maupun saat pembahasan dengan OPD terkait seperti pada kebijakan atau program potensi pendapatan daerah, baik potensi pajak maupun retribusi belum tergali maksimal karena itu kedepan harus bisa mendata aset yang dapat meningkatkan sumber PAD.

Selain itu, pada Dinas Pendidikan masih terdapat fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang kurang layak untuk menunjang dan meningkatkan mutu pendidikan, karena itu Pemkab setempat agar mendata sekolah yang masih memerlukan perbaikan fasilitas sarana dan prasarana. Prioritas pembangunan yang harus menjadi fokus utama adalah penyelesaian masalah SDN 3 Pasar Krui dan SMPN 1 Pesisir Tengah.

“Agar memastikan proses belajar mengajar berjalan baik dan penyiapan lahan rekolasi yang kondusif sebagai tempat sarana pendidikan,” katanya.

Lanjutnya, dibidang kesehatan hingga kini masih terbatasnya SDM kesehatan khususnya pada daerah pinggiran dan serta tidak meratanya penempatan padahal setiap daerah membutuhkan. Karena itu, Pansus merekomendasikan agar OPD terkait segera mendata ulang dan memonitoring kebutuhan tenaga medis terutama dokter umum dan spesialis, analis, kesling, farmasi, dokter gigi dan perawat gigi.

“Juga pada kebijakan pendistribusian tenaga tersebut secara merata disetiap kecamatan terlebih di kabupaten ini sudah ada peningkatan honor daerah dan sebagainya,” jelasnya.

Sedangkan, kata dia, pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) yakni adanya pembangunan infrastruktur yang dibangun 2017 dari data rata-rata capaian diatas 95% pekerjaan selesai, namun fakta dilapangan kualitas bangunan yang tidak memuaskan.

“Ke depan diharapkan mengutamakan kualitas pembangunan dan dilaksanakan oleh rekanan yang memiliki kapasitas dibidangnya, sehingga tidak terkesan asal jadi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Pesisir Barat,” jelasnya.

Sementara itu, bupati Agus Istiqlal, dalam sambutannya menyampaikan selaku pelaksana Pemerintah Daerah berterima kasih atas segala rekomendasi, koreksi, kritik positif dan catatan-catatan yang telah disampaikan demi pelaksanaan tugas pemerintah daerah yang lebih baik pada tahun-tahun mendatang.

“Kepada seluruh kepala OPD, saya tegaskan agar laporan dan rekomendasi pansus tersebut menjadi arahan, petunjuk dan landasan dalam perbaikan penyelenggaraan tugas, fungsi dan kewenangan dalam pelaksanaan Pemkab setempat,” pungkasnya.
(eva)