POLITIK
Rapat pembahasan RTW Provinsi Lampung (her/pin)
11/7/2018 20:36:34
483

Pemprov Lampung Perjuangkan Revisi RTRW Disetujui Kementrian ATR

Harianlampung.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terus perjuangkan  Revisi Peraturan Daerah (Perda)  Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung hingga  mendapat persetujuan Kementrian Agraria dan Tata Ruang (ATR).

Perjuangan yang diwujudkan dengan digelarnya rapat pembahasan Revisi Perda RTRW Provinsi Lampung yang menghadirkan pejabat Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementrian ATR di Hotel Emersia, Rabu (11/07).

Rapat diikuti Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

Plt. Asisten Ekonomi dan Pembangunan Taufik Hidayat mengatakan Revisi Dokumen Rencana (RDR)  Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Lampung Tahun 2009 – 2029 (Perda. Provinsi Lampung No. 01 Tahun 2010) bertujuan dalam upaya mengakomodir perkembangan kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta dinamika pembangunan yang berkembang, kata Taufik Hidayat.

Menurut Taufik Hidayat,  banyaknya program strategis Nasional yang ditempatkan di Provinsi Lampung yang belum terencana sebelumnya, seperti Pembangunan jalan Tol dari Terbanggi Besar sampai dengan Pematang Panggang Sumatera Selatan dan Pengembangan Kawasan Maritim dan lainnya, ujar dia.

Taufik berharap setelah Revisi RTRW rampung nantinya bisa menjadi pedoman perencanaan pembangunan yang baik untuk daerah sekaligus sebagai pengendalian tata ruang di Provinsi Lampung, tambah dia.

"Kami akan terus mengawal dan bekerja keras agar revisi RTRW Provinsi Lampung segera disetujui menjadi Perda, melengkapi seluruh persyaratan serta berkoordinasi secara intensif dengan Kementrian ATR sehingga target selesai di 2018 ini dapat terealisasi", ujarnya.

Sementara,  Fahmi, Kepala Seksi (kasi) Bina Kota dan Perkotaan Direktorat Pembinaan Perencanaan Tata Ruang dan Pemanfaatan Ruang Daerah Kementrian ATR mengatakan pihaknya menyadari bahwa Revisi RTRW Provinsi Lampung ini menjadi Perda sudah ditunggu oleh berbagai pihak seperti OPD  dan stakeholder terkait lainnya.

Namun kata dia, untuk diperdakan RTRW harus mengikuti tahapan-tahapan atau SOP yang ada di Kementrian ATR/BPN.

Untuk itu pihaknya berharap kegiatan tersebut dapat memberikan masukan sebagai bahan untuk penyempurnaan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung.  

Fahmi berharap dalam penyusunan revisi RTRW Provinsi Lampung ini telah merangkum seluruh program strategis dari setiap OPD sehingga visi dan misi pembangunan Provinsi Lampung kedepan dapat tercapai dan berjalan dengan baik, tandas dia.
(her)