POLITIK
Aksi demo di pintu gerbang kantor gubernur.(nti/pin)
04/11/2019 19:18:29
550

Ratusan Aksi Tuntut Bertemu Gubernur dan Wakil, Bukan Utus Sekda Selaku Staf

Harianlampung.com - Ratusan masa yang tergabung dalam Cipayung Plus Bandar Lampung menggelar aksi  terkait masalah kesehatan, keamanan dan lingkungan hidup di depan Gedung Pemrintah Provinsi Lampung, Senin (04/11).

Meski isu ini Nasional,setidaknya semua masyarakat harus tau bahwa imbasnya ada di masyarakat di Provinsi Lampung.

Masa ini terdiri dari berbagai OKP yakni GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), PMKRI (Perhimpunana Mahasiswa Katolik Republik Indonesia), HMI (Humpunan Mahasiswa Islam), PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indoensai, KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indoensai), IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah), dan KMHDI (Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia).



Menurut ketua PMII Cabang Bandar Lampung, Erzal Syahreza mengatakan bahwa aksi kami ini dilakukan menindak lanjutkan aksi kami pada sebelumnya dimana pada saat itu aksi kami yang ingin secara langsung bertemu dengan Gubernur Lampung dan wakil Gubernur Lampung tidak terlaksana, oleh sebab itu kami kembali lagi ke sini lagi untuk bertemu secara langsung. Dan ini juga bertepatan 40 hari kepergian Randi Aktivis dari Kendari pada aksi 23-30 September 2019 yang lalu.

"Kami hanya ingin meminta kepada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung untuk bertemu bersama kami agar apa yang kami sampai bisa di degar langsung, jagan hanya mengutus Sekretaris Daerah atau Asisten yang menemui kami, tidak mungkin kehadiran kami gubernur dan Wakil gubernur tidak tau informasi kehadiran kami," kata juru bicara aksi.

Sekda saja mengakui bahwa dirinya hanya staf administrasi bukan penentu kebijakan, jadi kami hanya ingin berdialog dengan Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai penentu kebijakan, tegasnya.

Adapun tuntutan para aksi yakni dalam kesehatan diantaranya menolak rencana kenaikan iruan BPJS, peningkatan mutu pelayanan BPJS sesuai dengan UUD 45, kemudian dalam Keamana diantaranya yakni mendesak Presiden untuk membentuk tim independen untuk mengungkap pelaku dibalik meninggal aktivis pada aksi 23-30 September 2019, lalu pada Lingkungan Hidup diantarnya menuntut Presiden untuk serius menangani karhutla di Sumatra dan Kalimantan.

Perlu di ketahuu dalam aksinya Mahasiswa yang juga memblokade jalan yang berada di depan pintu Masuk dan keluar Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, tidak hanya itu mereka terus melakukan aksi dengan memblokade Lampu Merah yang berada di depan gerbang Pemintah Provinsi Lampung kemudian mereka membakar ban. Setelah masa aksi membakar ban perwakilan Pemintah Provinsi Lampung turun yakni  Sekrtaris Daerah Fahrizal Darminto  yang didampingi Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik Provinsi Lampung Achmad Chrisna Putra dan lainya.

Namun para masa aksi masih terus melakukan aksi karena yang mereka inginkan  bertemu langsung dengan Gubernur dan Wakil Gubernur, hingga pukul 19.45 WIB masa enggan membubarkan aksi justru mereka jika tidak dipertemukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur  mengatakan akan menginap di depan Gerbang kantor pemerintah  Provinsi Lampung.

Dalam pertemuan, Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto meminta agar adik adik aksi bisa menyampaikan tujuannya,sehingga akan disampaikan ke Gubernur.

Permintaan tersebut di tolak oleh seluruh aksi, karena para aksi mahasiswa hanya ingin menyampaikan langsung ke gubernur dan wakil gubernur sebagai penentu kebijakan.(
(nti/her)