POLITIK
Karo Organisasi dan Staf ahli Kemenpan RB.(her/pin)
05/11/2019 03:11:15
557

Kemenpan RB - Pemprov Lampung Gelar FGD Membangun Budaya Pelayanan Prima

Harianlampung.com - Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB)  bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung menggelar Focus Group Discussion bersama seluruh pejabat Kepala Bidang Pada Biro Organisasi Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung, FGD berlangsung di Swis belth hotel Bandarlampung, Selasa (5/11).

Kepala Biro Organisasi Setdaprov Lampung Aris Padila dalam pembukaan FGD mengatakan bahwa, gelaran kegiatan FGD saat ini mengusung tema "Membangun Budaya Pelayanan Prima".

Karena itu hal tersebut akan berguna untuk menunjang dan meningkatkan kinerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di seluruh Kabupaten/Kota Se Provinsi Lampung, ujarnya.

"Saya bersyukur dan mengucapkan terimakasih karena Kemenpan RB yang diwakili staf ahli terus memberikan semangat dan motivasi dalam upaya meningkatkan kinerja bagi ASN," kata Aris Padila.



Menurut Aris Padila, membangun budaya dalam hal pelayanan yang prima,harus didasari dengan niat dan tekad kuat agar apa yang kita inginkan bersama membuahkan hasil yang baik dalam mewujudkan kinerja kerja yang lebih baik, tambahnya.

Cermati nilai nilai dan indikator perilaku budaya kerja,sehingga kita semua yang hadir akan terus memiliki makna dalam hal menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai ASN.  Maka kita bisa sebut budaya kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung adalah Siger Emas yang berarti Siger adalah, S sebagai semangat dan lainnya, ujar dia.

Disinilah yang kita kenal landasan filosofi budaya kerja Siger Emas adalah merupakan falsafah Pi`il Pesinggiri di Provinsi Lampung, tegasnya.

Maka itu, untuk membangun perilaku Budaya mesti dibangun dari budaya lokal masing masing daerah,sehingga perlaku keseharian akan terbangun budaya semangat,gotong royong dan etos kerja, tandasnya.

Budaya kerja itu banyak prakteknya, contohnya membangun budaya pelayanan,membangun budaya etos kerja yang akhirnya akan membuahkan kebiasaan tanggung jawab pekerjaan.

Pelayanan publik yang baik dan unggul adalah yang mempermudah semua proses dan kebutuhan masyarakat, sehingga masyarakat merasa dibantu oleh negara dengan baik.”kata Aris Padila.

Sementara, Staf ahli bidang pengembangan budaya kerja Kemenpan RB Teguh Wijianto mengatakan bahwa, Pemerintah memiliki kekuasaan terhadap masyarakat melalui berbagai peraturan dan perundang-undangan.

Masyarakat memiliki kewajiban dan hak terhadap negara dan kekuasaan yang dimiliki pemerintah. Masyarakat harus taat untuk memenuhi semua kewajibannya kepada negara dan pemerintah,ujarnya.

Di sinilah, diperlukan sebuah pelayanan yang penuh integritas dan akuntabilitas dari pemerintah, untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kewajiban mereka, dan mendapatkan haknya dengan kepastian hukum yang kuat.

Focus Discussion Group ini, kita harapkan dapat membangun perluasan dalam meningkatkan etos kerja di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Maka, kita harus bangun sinergitas dalam pelayanan prima terhadap masyarakat, harapnya.
(her)