POLITIK
Midi Iswanto,anggota Komisi IV.(nti/pin)
22/11/2019 18:11:59
541

Hasil Reses, Ketersediaan Air, Dikeluhkan Masyarakat di Dapil VII

Harianlampung.com - Kondisi dimusim kemarau panjang tahun ini, ketersedian air menjadi hal utama yang dikeluhkan mayarakat dalam reses Daerah Pemilihan (Dapil) VII, yang meliputi daerah Kota Gajah,Seoutih Banyak hingga Rumbia Lampung Tengah. Demikian diungkapkan anggota Komisi IV Dewan Pimpimpinan Rakyat Daerah (DPRD) Midi Iswanto dari Dapil VII.

Menurut Midi Iswanto, dalam reses kemarin hal yang utama  disampaikan adalah masalah ketersedian air, dimana sumber air mengalami kekeringan akibat dari fenomena alam padahal air menjadi hal utama dalam kehidupan dan ini berdampak pada sektor hasil pertanian. Untuk itu masyarakat mengiinginkan agar adanya perbaikan irigasi, waduk, embung  dan pembuatan sumur bor.

"Keluhaan ini bedampak pada sektor pertanian dimnaa yang seharusnya program pemerintah tentang menanam padi dalam setahun 2-3 kali, di tahun ini para petani hanya bisa menanam hanya 1 kali dalam setahunya, kalau kata orang jawa itu ada bahasa Kolo Mongso (ada massanya), artinya jika disaat belum waktunya menanam ditanamkan, maka adanya hama dan panen gagal,"  kata MIDI Iswanto, Jumat (22/11).

Midi menambahkan bahwa,tidak seharusnya itu  dampak kekeringan saat ini berjalan panjang dirasakan banyak masyarakat,  banyak anggota dari Perpadi yang punya pabrik-pabrik penggilingan padi banyak tutup, karena tidak bisa mengolah bahan baku.  Sebab bahan baku terlalu tinggi ,ketika dijual tidak sesuai dengan bahan bakunya.

"Mau mengolah bahan baku (gabah) tidak mampu, maka harus disingkronkan itu antara harga beli gabah kemudian dengan kualitas beras setelah pengolahan. Kenapa banyak anggota saya saat ini banyak tutup karena bahan bakunya gak ada, ada tapi kan terlalu tinggi harganya," ucapnya.

Dalam reses ada juga keluhan mengenai bidang Infrastruktur. Terutama infrastuktur di wilayah Kota Gajah, Seputih Banyak, Rumbia.

Maka saat kita reses ke Dapil, itulah kita jelaskan mana jalan Kabupatan, Provinsi dan Nasional, maka disitu kita jelaskan kepada aparat desa, nanti mereka juga menjelaskan ke masyarakat,agar masyarakat memahami status jalan jalan yang memiliki kewenangan dalam hal pembangunan Insfrastruktur, tandasnya.
(nti/her)